Sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov Maluku Tidak Hadiri Rapat Pansus LKPJ - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov Maluku Tidak Hadiri Rapat Pansus LKPJ, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov Maluku Tidak Hadiri Rapat Pansus LKPJ
link : Sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov Maluku Tidak Hadiri Rapat Pansus LKPJ

Sejumlah Pimpinan SKPD Pemprov Maluku Tidak Hadiri Rapat Pansus LKPJ

Melkianus Sairdekut, Ketua Pansus

Ambon, Malukupost.com - Rapat panitia khusus (Pansus) LKPJ antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku yang dihadiri Sekda Hamim bin Tahir dan Sekretaris DPRD Roy Manuhutu tidak dihadiri sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

"Rapat terpaksa diskors hingga tiga kali karena sepuluh anggota pansus LKPJ yang berasal dari fraksi-fraksi di DPRD menghendaki seluruh kepala dinas dan badan harus hadir untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam Daftar Isian Masalah (DIM)," kata ketua pansus, Melkianus Sairdekut di Ambon, Kamis (22/6).

Sejumlah pimpinan SKPD Maluku yang awalnya tidak hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Farfar, Kadis ESDM Martha Nanlohy, Kadis PU Ismail Usemahu, Kadis Dikbud, Saleh Thio, dan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku dr. Meilke Pontoh.

Rapat pansus yang kedua diskors hingga pukul 14.00 WIT dengan catatan para kadis yang tidak hadir namun berada di Kota Ambon dapat menghadiri kegiatan itu.

Anggota pansus LKPJ dari Fraksi PDI Perjuangan, Ever Kermite, Markus Pentury (F- Demokrat), dan Saadiah Uluputty (F-PKS) minta para pimpinan SKPD harus hadir untuk menjelaskan berbagai persoalan krusial yang diajukan pansus.

Persoalan tersebut mencakup realisasi penerimaan target pendapatan daerah yang tidak mencapai target, dampak moratorium bidang perikanan, persoalan lumbung ikan nasional, hingga masalah pertambangan emas di Pulau Buru serta Pulau Romang, dan rencana pengelolaan blok migas di Masela.

Bahkan Saadiah Uluputty mengusulkan pembahasan khusus untuk sektor PAD harus dibicarakan tersendiri dengan menghadirkan para pimpinan BUMD seperti PT. Bank Maluku-Malut, PD Panca Karya, RSUD dr. M. Haulussy, serta PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon.

Ever Kermite mengecam sikap Kadis ESDM Maluku yang sering tidak memenuhi undangan DPRD melalui komisi B untuk rapat komisi, padahal ada banyak persoalan penambangan emas yang menimbulkan kontroversi di masyarakat seperti kehadiran PT. GBU di Pulau Romang.

Sedangkan Effendy Latuconsina dari Fraksi Golkar, Roby Gazpers serta Luthfi Sanaky (F-Geridnra), Temmy Oersipuny dari Fraksi Hanura mengatakan rapat pansus bisa dilanjutkan dengan adanya kehadiran Sekda serta sejumlah pimpinan SKPD.

"Waktu kita sangat terbatas karena terhitung tanggal 23 Juni 2017 sudah libur nasional menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah," kata Luthfi Sanaky.

Setelah skors dicabut pimpinan rapat pada pukul 14.00 WIT, Kadis ESDM, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kadis Kesehatan Provinsi Maluku memenuhi undangan rapat, kecuali Kadis PU, Kadis Perikanan, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang benar-benar tidak hadir.

Dalam rapat tersebut, Kadis ESDM Martha Nanlohy meminta maaf kepada DPRD khususnya komisi B. (MP-2)

Sobat baru saja selesai membaca :