Jenderal Myanmar ungkapkan sikap anti-Rohingya - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Jenderal Myanmar ungkapkan sikap anti-Rohingya, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Ragam, Artikel Risalah, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Jenderal Myanmar ungkapkan sikap anti-Rohingya
link : Jenderal Myanmar ungkapkan sikap anti-Rohingya

Jenderal Myanmar ungkapkan sikap anti-Rohingya

Kepala Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing pada parade peringatan Hari Angkatan Bersenjata di Naypyidaw, Senin (27/3/2017. smh.com.au)

Kepala militer Myanmar mengecam intervensi PBB di negaranya terkait tema kekerasan pada Muslim Rohingya.

Menurutnya, lebih dari satu juta Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine barat adalah penyusup dari Bangladesh ("Bengali"), meski mereka sudah tinggal di sana selama beberapa generasi.

Min Aung Hlaing juga mengisyaratkan bahwa angkatan bersenjata akan menghalangi misi pencari fakta ke wilayah yang dihuni Rohingya.

"Kita telah membiarkan dunia tahu bahwa kita tidak memiliki Rohingya di negara kita", ujar Senior Jenderal Min Aung Hlaing pada parade Hari Angkatan Bersenjata di ibukota pemerintahan Naypyidaw.

"Bengali di negara bagian Rakhine bukan warga negara Myanmar dan mereka adalah orang-orang yang datang untuk tinggal di negara kita", katanya dalam pidato.

Pemerintah sipil Myanmar yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi juga telah menolak penyelidikan PBB.

Menurutnya, misi pencari fakta "akan mengobarkan situasi, bukan menyelesaikan masalah saat ini".

Belum dapat dipastikan apakah misi dapat pergi ke wilayah bencana tanpa kerja sama dari rezim Myanmar.

Myanmar banyak dikritik karena menolak kewarganegaraan dan hak bagi masyarakat Rohingya di Rakhine.

Catatan menunjukkan, sejumlah warga Rohingya telah tinggal di negara mayoritas Buddha itu selama ratusan tahun.

Namun entitas Buddha nasionalis menyangkal mereka karena dianggap sebagai imigran ilegal di masa kolonial.

Sebuah laporan PBB Februari lalu mencoba mengungkap"kebijakan teror terencana" di Rakhine, yang diduga termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Kasus kekejaman yang diketahui diantaranya, menggorok bayi yang berteriak minta ASI sementara tentara memperkosa ibunya, menghentak perut wanita saat melahirkan, dan mengunci satu keluarga di rumah yang dibakar.

Pemerintah Myanmar membantah kekejaman tersebut.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi mengambil alih kekuasaan setelah kemenangan telak pada pemilihan umum.

Kemenangan ini digembar-gemborkan sebagai akhir dari 50 tahun dominasi militer yang brutal di negara itu.

Namun Suu Kyi secara resmi menyatakan, jabatan konselor dan administrasi hanya memegang sedikit kekuasaan dari militer.

Menurut analis dan diplomat di Myanmar, pemerintah gagal menepati janji-janji utamanya.

Ujaran kebencian pada umat Islam meningkat secara mengkhawatirkan. Dimana Myanmar memiliki sekitar 5 persen populasi Muslim.

Mantan perwira militer juga dituduh mendalangi pembunuhan Ko Ni, seorang pengacara Muslim yang dihormati dan menjadi penasehat hukum partai Suu Kyi, Januari lalu.

Ko Ni berusaha merancang konstitusi baru yang dapat mengurangi kekuasaan militer.

Dalai Lama dan Paus Fransiskus adalah pemimpin agama dunia yang menyeru Buddha Myanmar mengakhiri kebencian terhadap Rohingya. (Sydney Morning)

Sobat baru saja selesai membaca :