Genosida sedang Terjadi di Papua, Akses PBB dan Media Asing Dibatasi - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Genosida sedang Terjadi di Papua, Akses PBB dan Media Asing Dibatasi, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Genosida sedang Terjadi di Papua, Akses PBB dan Media Asing Dibatasi
link : Genosida sedang Terjadi di Papua, Akses PBB dan Media Asing Dibatasi

Genosida sedang Terjadi di Papua, Akses PBB dan Media Asing Dibatasi

Ilustrasi genosida manusia pribumi di Papua. Gmbar: Thepetitionsite

Tabloid-Wani, PETISI -- Pernahkah anda mendengar tentang genosida di Papua, Indonesia? Banyak yang tidak pernah mendengar dari Papua, dan sedikit yang tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana - dan itulah yang di inginkan oleh pemerintah Indonesia kemudian biarkannya untuk terus terjadi serta melindungi rahasia (upaya pemusnahan) manusia pribumi Papua.

Sejak diarahkan semua angkatan bersenjata lengkap memasuki wilayah Papua dan beroperasi lebih dari lima puluh tahun (50 tahun), pemerintah Indonesia telah melakukan pemadaman semua akses Media.

Akses bagi wartawan asing yang ingin melaporkan situasi yang terjadi di Papua telah dibatasi. Mereka yang telah memasuki Papua visa turis'nya telah dideportasi, ditangkap dan bahkan dipenjarakan.

Wartawan lokal memiliki nasib lebih buruk. Mereka diancam, diintimidasi, dipukuli, dan menghilang atau dibunuh. Jelas Pemerintah Indonesia tidak ingin ada yang tahu apa yang mereka lakukan di Papua.

Lebih dari 500.000 warga sipil telah tewas dalam genosida terhadap penduduk pribumi. Ribuan lainnya telah diperkosa, disiksa, dipenjara atau "hilang jejak" setelah ditahan. Seluruh desa telah dihancurkan, seluruh generasi dihapuskan. Hak dasar manusia seperti kebebasan berbicara dan berekspresi ditolak dan Papua hidup dalam keadaan tertekan.

Lihat juga:

Larangan wartawan asing dan organisasi kemanusiaan dunia sangat dilarangkan untuk mengetahui kekejaman yang sedang dilakukan terhadap penduduk pribumi.

Lembaga kemanusiaan internasional dan organisasi non-pemerintah telah ditekan untuk menutup kantor lapangan mereka dan meninggalkan Papua. Akses untuk pengamat hak asasi manusia PBB telah ditutup selama delapan tahun. Dan akses bagi wartawan, lembaga kemanusiaan dan pengamat hak asasi manusia (HAM) sering ditekan untuk tidak mengangkat semua isu yang ditutupi oleh pemerintah Indonesia di seluruh wilayah Papua.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014 dalam kampanyenya mengatakan Pemerintah Indonesia sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu di Papua dan berjanji akan mempermudah akses bagi wartawan asing, agen kemanusian, serta organisasi HAM. Namun sampai saat ini, Presiden Jokowi belum memenuhi janji tersebut.