Judul : Kasus Freeport adalah Pengalihan Isu Papua Merdeka, Rakyat Papua Harus Fokus
link : Kasus Freeport adalah Pengalihan Isu Papua Merdeka, Rakyat Papua Harus Fokus
Kasus Freeport adalah Pengalihan Isu Papua Merdeka, Rakyat Papua Harus Fokus
Persatuan Gereakan Pembebasan West Papua (ULMWP) selaku wadah representatif bangsa Papua telah meyakinkan dunia Internasional bahwa, 55 tahun silam telah terjadi pelanggaran hak politik bangsa Papua di West Papua.
Baca sejarah berikut ini:
Sejak deklarasi Internastional Supervised Vote for West Papua oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan eksekutif ULMWP bersama Perdana Menteri, pimpinan Parlemen dari berbagai negara dan Ketua partai buruh Inggris Jeremy Corbyn di Westminster, London - Inggris pada 3 Mei 2016, yang menyatakan dukungannya, agar segerah ada intervensi dari dunia Internasional untuk West Papua menentukan nasib sendiri.
Ketika deklarasi itu dilakukan, kolonial Indonesia mulai kalah diplomasi dihadapan masyarakat internasional dan akan kehilangan Papua, hingga lakukan demo terhadap sikap ketua partai buruh Inggris di Kedubes.
Baca ini: (Tak Terima Pernyataan Ketua Partai Buruh, AMMPI Demo Kedubes Inggris)
Hasil dari deklarasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2017, Free West Papua Campaign telah meluncurkan sebuah petisi global di situs online Avaaz.org, namun Indonesia melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) telah memblokirnya, sehingga rakyat West Papua dan solidaritas dari Indonesia tak dapat memberi tanda tangan pada petisi itu, namun sebagian telah menandatanganinnya melalui Virtual Private Network (VPN).
Baca: Hasil Sidang Luar Biasa Dewan Komite ULMWP
Pada tanggal 5 April 2017, Dewan Komite ULMWP telah mendeklarasikan penandatangan petisi manual untuk mendukung International Supervised Vote for West Papua dan terbitkan Surat Keputusan (SK) kepada panitia nasional untuk menggalang tanda tangan manual rakyat West Papua dari Sorong-Merauke.
Indonesia telah berupaya keras untuk menghadang dan menggagalkan petisi tersebut, namun panitia telah berhasil menggalang tanda tangan seluruh rakyat West Papua, sehingga kerja keras Indonesia untuk menggagal petisi tersebut tidak berhasil.
Petisi tersebut akan diajukan kepada Dewan HAM PBB, Komite 24 PBB dan Sekjen PBB pada bulan Agustus-September 2017 sebagai proposal rakyat Papua kepada dunia untuk tinjau pelanggaran status politik yang telah terjadi di West Papua.
Baca ini: Buchtar Tabuni, Petisi Manual : Permohonan Bangsa Papua Kepada PBB
Baca sejarah berikut ini:
Sejak deklarasi Internastional Supervised Vote for West Papua oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan eksekutif ULMWP bersama Perdana Menteri, pimpinan Parlemen dari berbagai negara dan Ketua partai buruh Inggris Jeremy Corbyn di Westminster, London - Inggris pada 3 Mei 2016, yang menyatakan dukungannya, agar segerah ada intervensi dari dunia Internasional untuk West Papua menentukan nasib sendiri.
Ketika deklarasi itu dilakukan, kolonial Indonesia mulai kalah diplomasi dihadapan masyarakat internasional dan akan kehilangan Papua, hingga lakukan demo terhadap sikap ketua partai buruh Inggris di Kedubes.
Baca ini: (Tak Terima Pernyataan Ketua Partai Buruh, AMMPI Demo Kedubes Inggris)
Hasil dari deklarasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2017, Free West Papua Campaign telah meluncurkan sebuah petisi global di situs online Avaaz.org, namun Indonesia melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) telah memblokirnya, sehingga rakyat West Papua dan solidaritas dari Indonesia tak dapat memberi tanda tangan pada petisi itu, namun sebagian telah menandatanganinnya melalui Virtual Private Network (VPN).
Petisi Manual
Oleh karena itu Dewan Komite ULMWP melanjutkan, hasil sidang luar biasa ULMWP tanggal 19-22 Desember 2016, di Port Vila -Vanuatu. ULMWP telah memutuskan dan menetapkan untuk mendukung agenda International Supervised Vote for West Papua yang dideklarasi di Westminster tersebut.Baca: Hasil Sidang Luar Biasa Dewan Komite ULMWP
Pada tanggal 5 April 2017, Dewan Komite ULMWP telah mendeklarasikan penandatangan petisi manual untuk mendukung International Supervised Vote for West Papua dan terbitkan Surat Keputusan (SK) kepada panitia nasional untuk menggalang tanda tangan manual rakyat West Papua dari Sorong-Merauke.
Indonesia telah berupaya keras untuk menghadang dan menggagalkan petisi tersebut, namun panitia telah berhasil menggalang tanda tangan seluruh rakyat West Papua, sehingga kerja keras Indonesia untuk menggagal petisi tersebut tidak berhasil.
Petisi tersebut akan diajukan kepada Dewan HAM PBB, Komite 24 PBB dan Sekjen PBB pada bulan Agustus-September 2017 sebagai proposal rakyat Papua kepada dunia untuk tinjau pelanggaran status politik yang telah terjadi di West Papua.
Baca ini: Buchtar Tabuni, Petisi Manual : Permohonan Bangsa Papua Kepada PBB
Perjuangan Papua Merdeka
Lobi politik perjuangan Papua Merdeka oleh ULMWP di tingkat internasional telah bergerak mulai dari MSG, PIF, ACP dan hingga saat ini telah berada di tingkatan Komite 24 atau Dekolonisasi PBB.
Baca ini: Perlu dan Pentingnya Dewan Komite ULMWP Umumkan Perkembangan Papua Merdeka di Tingkat Internasional
Baca ini: Perlu dan Pentingnya Dewan Komite ULMWP Umumkan Perkembangan Papua Merdeka di Tingkat Internasional
Pada tanggal 16 Mei 2017, Pemimpin Papua Merdeka Benny Wenda mewakili eksekutif ULMWP diundang secara resmi untuk menghadiri pertemuan Komite 24 (Dekolonisasi) di St Vincent dan Grenadine.
Pengalihan isu oleh Kolonial Indonesia
Indonesia telah mengerti, memahami dan mengetahui jalannya arah agenda perjuangan Papua Merdeka seperti yang telah dijelaskan diatas, sehingga saat ini mereka (Indonesia) sedang berusaha keras untuk mengalihkan perhatian rakyat West Papua dengan berbagai cara, agar rakyat tidak dapat mengetahui tingkatan perjuangan saat ini.
Saat ini Indonesia sedang bekerja keras untuk melakukna pengalihan isu dan perhatian rakyat West Papua ke isu Freeport.
Beberapa hari sebelum kasus Freeport ini terjadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah tibah di Kota Timika pada Jumat (11/8/2017) dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja selama dua hari, baik di low land maupun di highland area PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sehabis kunjungan Kapolri, empat hari kemudian, terjadi kasus penembakan di Mil 60 pada Kamis (17/8/2017) dan aksi non-karyawan yang berujung rusuh di sekitar Check Point Mil 28 Timika pada Sabtu (19/8/2017) hingga saat ini.
Ketika Indonesia menciptakan pengalihan ini, hampir seluruh Media Nasional seperti Tempo, Kompas, Viva, Detik, Merdeka, Rmol, Media Indonesia, MetroTvNews, CNN Indonesia dll, sedang merampas isu ini untuk jadikan berita dan melakukan pengalihan masal terhadap rakyat Papua maupun di seluruh Indonesia #Itu cara Main Media_Abunawas milik Kolonial Indonesia.
Fokus dan Konsistensi rakyat Papua saat ini sedang menanti Referendum yang akan terjadi, sehingga hal ini terlihat sangat jelas bahwa, isu Freeport sungguhnya adalah skenario negara untuk megalihkan perhatian rakyat Papua.
Negara sengaja menciptakan isu Freeport ini, karena masa waktu kontrak karya PT. Freeport Indonesia pun akan segerah berakhir dan juga satu/dua tahun kemudian akan mengarah pada Otsus plus tahun 2019-2021, sehingga kolonial Indonesia melalui militer TNI, Polri, BIN dan BAIS sedang bekerja keras untuk mengacaukan situasi dan fokus rakyat Papua pada agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui Referendum.
Negara (Indonesia) akan bekerja keras menciptakan situasi tak aman di seluruh wilayah Papua untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian rakyat West Papua. Sehingga dihimbau kepada seluruh rakyat West Papua untuk menjaga diri untuk tidak terprovokasi.
Rakyat Papua Fokus
Perjuangan Papua Merdeka telah pada puncak yang jauh seperti yang sudah dijelaskan bagian awal diatas, dan Indonesia sedang kesulitan untuk menyainginya, sehingga rakyat Papua perlu dan Harus FOKUS mengikuti kemajuan status politik Papua Merdeka yang sedang berjalan saat ini di tingkat Internasional, supaya tidak tertipu oleh Kolonial Republik Indonesia.
Himbauan Umum Mendukung Antar Petisi Rakyat West Papua
Dihimbau kepada seluruh rakyat Papua, terutama kepada Pimpinan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai penanggung jawab politik daerah dari 7 fraksi di parlemen, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media rakyat bangsa Papua agar dapat memberikan dukungan moril kepada tim #Swim for West Papua 6 orang Perenang yang akan berenang pada 29 Agustus 2017 mendatang di danau Geneva dengan jarak kurang lebih 69 kilo meter dalam rangka mengantar petisi yang bertujuan untuk mendesak International Supervised Vote for West Papua.Sobat baru saja selesai membaca :
Kasus Freeport adalah Pengalihan Isu Papua Merdeka, Rakyat Papua Harus Fokus
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Kasus Freeport adalah Pengalihan Isu Papua Merdeka, Rakyat Papua Harus Fokus dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: Kasus Freeport adalah Pengalihan Isu Papua Merdeka, Rakyat Papua Harus Fokus link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2017/08/kasus-freeport-adalah-pengalihan-isu.html
