Judul : Tanggapan Dewan Komite ULMWP Buctar Tabuni, atas Tuntutan Pemprov Papua Kepada Jakarta untuk Berdialog dengan ULMWP
link : Tanggapan Dewan Komite ULMWP Buctar Tabuni, atas Tuntutan Pemprov Papua Kepada Jakarta untuk Berdialog dengan ULMWP
Tanggapan Dewan Komite ULMWP Buctar Tabuni, atas Tuntutan Pemprov Papua Kepada Jakarta untuk Berdialog dengan ULMWP
 |
| Ilustrasi: Pemerintah Provinsi Papua dan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Gerakan Pembebasan Nasional West Papua. Gambar: Doc. WANI. |
Port Numbay, Tabloid WANI -- Melihat perkembangan kemajuan perjuangan Papua Merdeka saat ini yang cukup drastis ditingkat Internasional, pemerintah provinsi Papua meragukan akan terlepasnya West Papua (Papua) dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dilansir Tabloid JUBI (9 Mei 2017), dalam sidang paripurna DPR Provinsi Papua di Jayapura, komisi I yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri menyatakan pemerintah perlu berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Gubernur provinsi Papua Lukas Enembe, S.IP, M.H, yang dilansir Suara Papua (5 Mei 2017).
Menurut Lukas, menyelesaikan permasalahan di Papua harus dilakukan cara yang sama seperti penyelesaian konflik di Aceh (Dialog).
“Di mana, dihadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah seperti KNPB dan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),” katanya.
Tanggapan Dewan Komite ULMWP
Menanggapi pernyataan DPR dan Gubernur Provinsi Papua, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang juga selaku anggota Dewan Komite ULMWP. Ketua PNWP, Buchtar Tabuni melalui akun Facebook resminya @BUCHTAR TABUNI mengatakan, ULMWP punya aturan main dan program kerja. Dalam program kerja, ULMWP tidak pernah memprogramkan program untuk berdialog dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) tentang realita sosial di Papua, terlebih pada pelanggaran HAM.
Lebih lanjut Ketua PNWP mengatakan, Dewan Komite ULMWP bersedia merespon, jika pemerintah RI dan ULMWP duduk satu meja untuk menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Referendum di seluruh wilayah West NewGuinea / West Papua (Papua).
Buchtar mengapresiasi pernyataan DPR dan Gubernur Provinsi Papua atas niat baiknya. Namun Ia mengatakan, Dewan Komite ULMWP, sama sekali tidak akan pernah beri respon atas tawaran saudara-saudara agar ULMWP berdialog dengan pemerintah Indonesia.
Berikut ini postingan Ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni di akun halaman Facebooknya.
Posted by: Iringga
Copyright ©Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Sobat baru saja selesai membaca :
Tanggapan Dewan Komite ULMWP Buctar Tabuni, atas Tuntutan Pemprov Papua Kepada Jakarta untuk Berdialog dengan ULMWP
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Tanggapan Dewan Komite ULMWP Buctar Tabuni, atas Tuntutan Pemprov Papua Kepada Jakarta untuk Berdialog dengan ULMWP dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: Tanggapan Dewan Komite ULMWP Buctar Tabuni, atas Tuntutan Pemprov Papua Kepada Jakarta untuk Berdialog dengan ULMWP link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2017/05/tanggapan-dewan-komite-ulmwp-buctar.html
