Inilah Penyebab Rektor Unpatti Tolak Pembangunan Merah Putih Square - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Inilah Penyebab Rektor Unpatti Tolak Pembangunan Merah Putih Square, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Inilah Penyebab Rektor Unpatti Tolak Pembangunan Merah Putih Square
link : Inilah Penyebab Rektor Unpatti Tolak Pembangunan Merah Putih Square

Inilah Penyebab Rektor Unpatti Tolak Pembangunan Merah Putih Square

Ambon, Malukupost.com - Pembangunan Merah Putih Square yang dibangun oleh pihak Management PT. Dian Pertiwi tepat di kawasan tugu dr. Leimena Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon mendapat penolakan dari civitas Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Keberatan tersebut disampaikan Rektor Unpatti Ambon, Prof. Nus Sapteno pada saat melakukan kunjungan lapangan bersama dengan Komisi III DPRD Kota Ambon, (8/3).

"Kawasan yang saat ini dibangun merah putih Square itu masuk dalam zona pendidikan. Jadi kita sangat keberatan dengan adanya pembangunan tersebut. Karena kita tidak ingin pembangunan yang ada mengganggu dunia pendidikan yang ada. Jadi jika bangunan tersebut digunakan hanya untuk akses perdagangan maupun usaha yang tidak menunjang pendidikan maka kita dengan tegas menolaknya," ujar Sapteno.

Sapteno menandaskan, seharusnya sebelum dilakukan aktifitas pembangunan, pemerintah daerah sudah harus berkonsultasi dengan pihaknya, sebab kawasan tersebut masuk zona pendidikan.

"Pemerintah seharusnya bisa membedakan, mana wilayah yang masuk dalam zona pendidikan dan mana zona perdagangan. Soal kawasan pembangunan itu terlalu luas hanya untuk menjual Buku dan sarana penunjang pendidikan, itu urusan pengusaha dan bukan urusan kami. Seharusnya sebelum dilakukan aktivitas pembangunan, pengusahanya berkoordinasi dulu dengan kita, agar sama-sama melahirkan solusinya. Kami telah menyurati pemerintah Kota dan DPRD Kota, dan kalau itu untuk menjual buku dan sarana pendidikan maka kami mendukung, tapi kalau untuk Merah Putih Square, maka kami keberatan," tegasnya.

Sementara itu, Alex Mailuhu selaku salah satu pemegang saham menjelaskan, sebenarnya pembangunan tersebut bukan Maluku Square, itu hanya gegabah saja dari pihak desainer di Jakarta, yang melihat lokasi tersebut berdekatan dengan salah satu ikon Maluku yakni Jembatan Merah Putih sehingga dinamakan bangunan tersebut diberi nama merah putih Square. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, karena kita ketahui sendiri bisnis usaha yang dijalankan oleh PT. Dian Pertiwi untuk menjual Buku dan juga peralatan lainnya di dunia pendidikan.

"Jadi sebenarnya bukan Merah Putih Square, tapi akan tetap menggunakan nama Dian Pertiwi. Disana hanya untuk menjual buku dan alat tulis dan ditambahkan mini market saja untuk kebutuhan lain. Kalau Merah Putih Square itu kan tempat yang bebas, dimana bisa menjual segala sesuatu dan juga tempat-tempat hiburan lainnya, sehingga itu hanya gegabah dari pihak desainer di Jakarta sehingga dinamakan Maluku Square. Tetapi sesungguhnya bukan Maluku Square, karena semua ijinnya itu untuk Tokoh Buku dan alat penunjang pendidikan serta supermarket," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu mengatakan, kebijakan komisi itu akan mengundang dalam rapat perdana dengan pihak Universitas dan pihak terkait sekaligus juga dengan pihak pengembangan, namun karena tidak hadir maka akan diadakan pada pekan depan. Hari ini DPRD sudah meninjau langsung ke lokasi bersamaan dengan Rektor Unpatti dan jajarannya serta owner, pemilik lahannya.

"Kita akan melakukan rapat bersama pihak-pihak terkait untuk membicarakan soal tanah dan apa saja yang menjadi komplain dari pihak Unpatti termasuk juga terhadap keinginan owner dalam membangun Malulu Square tersebut. Karena owner ini kan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan berkaitan dengan investasinya. Dan karena itu, maka kehadiran DPRD sebagai win solution atau sebagai penengah, sehingga apa yang akan menjadi solusi nanti bisa berdampak baik pada semua pihak yang terkait," bebernya.

Menyinggung soal bangunan tersebut yang berada pada kawasan zona pendidikan, Taihuttu mengatakan seluruhnya akan dikaji dari berbagai aspek termasuk dengan prospek pengembangan kota Ambon yang ditunjang oleh dinamika ekonomi.

"Kota Ambon ini kan sebagai kota berkembang, sehingga mau tidak mau, kita harus membangun tetapi dengan harus mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pasti kami akan melakukan proses penekanannya pada paripurna," pungkasnya. (MP-8)

Sobat baru saja selesai membaca :