» » » » » » » Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon

Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon

, , , , ,
Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon
link : Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon

Baca juga


Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon

Ambon, Malukupost.com - Ratusan kepala Sekolah (kepsek) Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kota Ambon datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (26/10. Berdasarkan pantauan, kedatangan ratusan Kepsek tersebut diketahui untuk mengkoordinasikan berbagai persoalan pendidikan, baik persoalan pemerataan guru, pengelolaan Dana Bos hingga legalitas sarana dan prasarana sekolah, pada sekolah SD maupun SMP Kota Ambon. Dan berdasarkan data yang dihimpun jumlah kepsek yang datang yaitu untuk tingkat SD dari 46 sekolah yang hadir sebanyak 40 orang kepsek dari 46 sekolah , sedangkan tingkat SMP dari 197 sekolah yang hadir sebanyak 160 orang kepsek. "Beranjak dari pertemuan Komisi I dengan tenaga 534 tenaga Honorer yang mayoritas terdiri dari tenaga pendidikan, oleh karena itu kita ingin mengkonfrontir keberadaan mereka di pihak sekolah pada tingkat SD dan SMP," ungkap ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Lucky Upu Latu Nikijuluw, di Ambon, Kamis (27/10). Menurut Nikijuluw, pertemuan saat ini juga Komisi II, ingin mendengar apakah pemanfaatan dana bos di setiap sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. "Kita juga ingin mengetahui apakah kondisi status sekolah itu terkait dengan akte pendirian dan status tanahnya bermasalah atau tidak. Ternyata ada beberapa sekolah yang mempunyai persoalan tersebut, salah satunya adalah SD hative besar," tandasnya. Dijelaskan Nikijuluw, dalam rapat yang dilakukan, Komisi II mendapati ternyata ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan pembenahan, dalam hal jumlah distribusi guru terhadap tiap sekolah yang sudah melalui analisis kebutuhan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. "Setelah ini dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil Dinas pendidikan Kota Ambon, untuk membahas berbagai persoalan pendidikan di Kota Ambon, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Nikijuluw menambahkan, komisi II akan melakukan on the spot terhadap titik persoalan yang telah ditemukan melalui rapat koordinasi hari ini. "Bila perlu kita akan meminta pimpinan DPRD untuk melakukan rapat gabungan komisi untuk menindaklanjuti persoalan akte tanah sejumlah sekolah di Kota Ambon," tegasnya Nikijuluw katakan, penyebab persoalan tanah, akan sangat berdampak yang tidak baik, bagi mutu pendidikan suatu sekolah, dan juga sangat mengganggu proses belajar mengajar karena ada klaim terkait kepemilikan tanah oleh pihak lain di luar pihak sekolah dan dinas pendidikan. (MP-8)
Ambon, Malukupost.com - Ratusan kepala Sekolah (kepsek) Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kota Ambon datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (26/10.

Berdasarkan pantauan, kedatangan ratusan Kepsek tersebut diketahui untuk mengkoordinasikan berbagai persoalan pendidikan, baik persoalan pemerataan guru, pengelolaan Dana Bos hingga legalitas sarana dan prasarana sekolah, pada sekolah SD maupun SMP Kota Ambon.

Dan berdasarkan data yang dihimpun jumlah kepsek yang datang yaitu untuk tingkat SD dari 46 sekolah yang hadir sebanyak 40 orang kepsek dari 46 sekolah , sedangkan tingkat SMP dari 197 sekolah yang hadir sebanyak 160 orang kepsek.

"Beranjak dari pertemuan Komisi I dengan tenaga 534 tenaga Honorer yang mayoritas terdiri dari tenaga pendidikan, oleh karena itu kita ingin mengkonfrontir keberadaan mereka di pihak sekolah pada tingkat SD dan SMP," ungkap ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Lucky Upu Latu Nikijuluw, di Ambon, Kamis (27/10).

Ambon, Malukupost.com - Ratusan kepala Sekolah (kepsek) Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kota Ambon datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (26/10. Berdasarkan pantauan, kedatangan ratusan Kepsek tersebut diketahui untuk mengkoordinasikan berbagai persoalan pendidikan, baik persoalan pemerataan guru, pengelolaan Dana Bos hingga legalitas sarana dan prasarana sekolah, pada sekolah SD maupun SMP Kota Ambon. Dan berdasarkan data yang dihimpun jumlah kepsek yang datang yaitu untuk tingkat SD dari 46 sekolah yang hadir sebanyak 40 orang kepsek dari 46 sekolah , sedangkan tingkat SMP dari 197 sekolah yang hadir sebanyak 160 orang kepsek. "Beranjak dari pertemuan Komisi I dengan tenaga 534 tenaga Honorer yang mayoritas terdiri dari tenaga pendidikan, oleh karena itu kita ingin mengkonfrontir keberadaan mereka di pihak sekolah pada tingkat SD dan SMP," ungkap ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Lucky Upu Latu Nikijuluw, di Ambon, Kamis (27/10). Menurut Nikijuluw, pertemuan saat ini juga Komisi II, ingin mendengar apakah pemanfaatan dana bos di setiap sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. "Kita juga ingin mengetahui apakah kondisi status sekolah itu terkait dengan akte pendirian dan status tanahnya bermasalah atau tidak. Ternyata ada beberapa sekolah yang mempunyai persoalan tersebut, salah satunya adalah SD hative besar," tandasnya. Dijelaskan Nikijuluw, dalam rapat yang dilakukan, Komisi II mendapati ternyata ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan pembenahan, dalam hal jumlah distribusi guru terhadap tiap sekolah yang sudah melalui analisis kebutuhan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon. "Setelah ini dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil Dinas pendidikan Kota Ambon, untuk membahas berbagai persoalan pendidikan di Kota Ambon, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Nikijuluw menambahkan, komisi II akan melakukan on the spot terhadap titik persoalan yang telah ditemukan melalui rapat koordinasi hari ini. "Bila perlu kita akan meminta pimpinan DPRD untuk melakukan rapat gabungan komisi untuk menindaklanjuti persoalan akte tanah sejumlah sekolah di Kota Ambon," tegasnya Nikijuluw katakan, penyebab persoalan tanah, akan sangat berdampak yang tidak baik, bagi mutu pendidikan suatu sekolah, dan juga sangat mengganggu proses belajar mengajar karena ada klaim terkait kepemilikan tanah oleh pihak lain di luar pihak sekolah dan dinas pendidikan. (MP-8)
Menurut Nikijuluw, pertemuan saat ini juga Komisi II, ingin mendengar apakah pemanfaatan dana bos di setiap sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

"Kita juga ingin mengetahui apakah kondisi status sekolah itu terkait dengan akte pendirian dan status tanahnya bermasalah atau tidak. Ternyata ada beberapa sekolah yang mempunyai persoalan tersebut, salah satunya adalah SD Hative Besar," tandasnya.

Dijelaskan Nikijuluw, dalam rapat yang dilakukan, Komisi II mendapati ternyata ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan pembenahan, dalam hal jumlah distribusi guru terhadap tiap sekolah yang sudah melalui analisis kebutuhan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon.

"Setelah ini dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil Dinas pendidikan Kota Ambon, untuk membahas berbagai persoalan pendidikan di Kota Ambon, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer.

Nikijuluw menambahkan, komisi II akan melakukan on the spot terhadap titik persoalan yang telah ditemukan melalui rapat koordinasi hari ini.

"Bila perlu kita akan meminta pimpinan DPRD untuk melakukan rapat gabungan komisi untuk menindaklanjuti persoalan akte tanah sejumlah sekolah di Kota Ambon," tegasnya

Nikijuluw katakan, penyebab persoalan tanah, akan sangat berdampak yang tidak baik, bagi mutu pendidikan suatu sekolah, dan juga sangat mengganggu proses belajar mengajar karena ada klaim terkait kepemilikan tanah oleh pihak lain di luar pihak sekolah dan dinas pendidikan. (MP-8)


Sobat baru saja selesai membaca :

Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon

Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.

Telah selesai dibaca: Ratusan Kepsek SD Dan SMP Datangi DPRD Ambon link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2016/10/ratusan-kepsek-sd-dan-smp-datangi-dprd.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :