Kasus Freeport, di Mana Masyarakat Adat? - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Kasus Freeport, di Mana Masyarakat Adat?, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Kasus Freeport, di Mana Masyarakat Adat?
link : Kasus Freeport, di Mana Masyarakat Adat?

Kasus Freeport, di Mana Masyarakat Adat?

Areal pertambang PT. Freeport Indonesia di Papua. Foto: (ist)

Jayapura -- Konflik kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) tak kunjung menemukan titik temu. Sedangkan masyarakat adat tidak digubris oleh kedua belah pihak.

Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei mengakui kedua pihak berada pada posisi tidak mau rugi atau dirugikan. Namun yang dirugikan selama puluhan tahun perusahaan beroperasi adalah masyarakat adat.

“Silakan kedua belah pihak mengidentifikannya. Namun, bagi masyarakat setempat, persoalannya bukan sekadar berapa berapa besar dana yang diperoleh dari hasil tambang tersebut,” ujar Oktovianus Pekei kepada Jubi di balik selelurnya, Rabu, (15/3/2017).

Ia menegaskan, persoalan bagi masyarakat setempat amat kompleks. “Masyarakat setempat masih dijadikan sebagai obyek yang tak pernah dilibatkan sekalipun operasi perusahaan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat setempat,” katanya.

“Oleh karena itu, semestinya kami harus bertanya kepada Pemerintah dan perusahaan Sejauhmana kepentingan masyarakat setempat diakomodir jikalau tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan formal? Ataukah Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo masih harus tetap mengobyekan masyarakatnya tetap pada posisi tidak diajak berbicara?” katanya.

Ia menegaskan masyarakat setempat dikorbankan akibat korporasi kepentingan kekuasaan.

Terpisah, Damaris Onowame, koordinator masyarakat adat Kamoro dan Amugme mengatakan, pemerintah dan perusahaan harus membuka diri terhadap masyarakat setempat daripada mempertahankan kekuasaan atas sumber daya alam di Freeport.

“Masyarakat setempat mesti diperlakukan sebagai subyek yang dilibatkan sebagai aktor utama dalam membicarakan dan menyelesaikan konflik tambang Freeport,” tegasnya.

Namun, lebih dari itu ia menuntut Freeport harus ditutup sebab banyak dampak yang dialami selama puluhan tahun perusahaan itu beroperasi atas tanah leluhurnya. (*)

Sobat baru saja selesai membaca :