Beruatwarin: Aplikasi e-PEREKAT MALRA Diharapkan Dapat Tersosialisasi Dan Mudah Diakses - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Beruatwarin: Aplikasi e-PEREKAT MALRA Diharapkan Dapat Tersosialisasi Dan Mudah Diakses, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Beruatwarin: Aplikasi e-PEREKAT MALRA Diharapkan Dapat Tersosialisasi Dan Mudah Diakses
link : Beruatwarin: Aplikasi e-PEREKAT MALRA Diharapkan Dapat Tersosialisasi Dan Mudah Diakses

Beruatwarin: Aplikasi e-PEREKAT MALRA Diharapkan Dapat Tersosialisasi Dan Mudah Diakses

Langgur, Malukupost.com - Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2018-2023 yang dilaksanakan pekan lalu, diperkenalkan pula Aplikasi Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Berbasis Data Terpadu Maluku Tenggara (e-PEREKAT MALRA).

E PEREKAT MALRA merupakan aplikasi yang basis kinerjanya adalah Data Terpadu tersebut, dilaunching oleh Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin.

Wabup Beruatwarin mengatakan, RPJMD dalam struktur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah merupakan pedoman atau rujukan.

“RPJMD menjadi dasar sekaligus instrument penyelenggaraan pembangunan dalam satu periode pembangunan,” ujarnya di Langgu, Kamis (5/12).

Menurut Wabup, RPJMD harus menjadi dokumen yang inklusif, aplikatif dan harus tersosialisasi dan tersebarluaskan baik di lingkup Pemda, stakeholder pembangunan maupun komponen masyarakat.

“Aplikasi e-PEREKAT MALRA dibangun untuk mengatasi permasalahan utama aspek pemberdayaan di Malra. Masalah utamanya yaitu bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, bantuan yang diberikan terjadi pendobolan dan bantuan tersebut masih tumpang tindih,” bebernya.

Wabup Beruatwarin berharap, itu dapat tersosialisasi dan mudah diakses, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah ohoi (desa) dan masyarakat.

“Sehingga aspek evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dan terwujud guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Malra,” tandasnya. (MP-15)

Sobat baru saja selesai membaca :