Deklarasi Janji Kinerja Jangan Sekadar Ucapan - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Deklarasi Janji Kinerja Jangan Sekadar Ucapan, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Deklarasi Janji Kinerja Jangan Sekadar Ucapan
link : Deklarasi Janji Kinerja Jangan Sekadar Ucapan

Deklarasi Janji Kinerja Jangan Sekadar Ucapan

Ambon, Malukupost.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly meminta Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 jangan hanya sekadar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan pada tahun ini.

"Tantangan dan hambatan akan selalu ada, bisa saja besar dan bisa juga kecil," kata menteri, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Priyadi di Ambon, Senin (8/1).

Priyadi bertindak selaku pemimpin pada apel pagi terkait dengan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 dan Penandatanganan Komitmen Bersama "Kerja bersama tingkatkan kinerja" yang berlangsung di halaman parkir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon.

Menurut Menteri Yasona, tantangan dan hambatan jangan menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, tetapi sebaliknya memotivasi jajaran Kemenkumham di seluruh tanah air untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki.

Sikap, mental dan perilaku pegawai akan menentukan keberhasilan Kemenkumham sdalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada.

Menteri menegaskan, janji kinerja tahun 2018 ini adalah salah satu cara untuk memotivasi jajaran Kemenkumham agar bergerak secara serentak, berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.

"Tahun 2018 ini merupakan tahun yang ke-empat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik, karena pada tahun 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu," ujarnya.

Tahun 2018 adalah tahun politik yang diwarnai dengan dimulainya Pilkada serentak di 171 daerah pada tanggal 17 Juni 2018, sekaligus tahun persiapan menuju Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.

"Sebagai Aparatur sipil negara, saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat undang-undang Aparatur SiPil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014," katanya.

Menteri mengemukakan, Indonesia juga akan menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meeting 2018, dan jajaran Kemenkumham khususnya Jenderal Imigrasi harus melakukan koordinasi dengan Kementerian atau lembaga lain terkait agenda tersebut.

"Mengingat para tamu dan pesertanya adalah warga negara asing saya minta Kantor Wilayah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional, agar pro aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut," kata menteri. (MP-4)

Sobat baru saja selesai membaca :