Latief: WTP Pemprov Maluku Bukan Hadiah - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Latief: WTP Pemprov Maluku Bukan Hadiah, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Latief: WTP Pemprov Maluku Bukan Hadiah
link : Latief: WTP Pemprov Maluku Bukan Hadiah

Latief: WTP Pemprov Maluku Bukan Hadiah

Abdul Latief, Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI

Ambon, Malukupost.com - Auditor utama keuangan negara VII BPK RI, Abdul Latief mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2016 bukanlah sebuah hadiah.

Dijelaskan Latief, pemeriksaan keuangan oleh BPK dilakukan secara profesional dan sistematis, sesuai dengan ketentuan. Olehnya itu, pihaknya turut memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku, yang sudah mempertahankan prestasi WTP secara berturut-turut, di tahun 2015-2016. Meski dalam perjalanannya terdapat beberapa catatan pengelolaan aset yang sifatnya administratif, tidak menjadi hambatan karena nantinya diselesaikan oleh pemprov, sesuai dengan waktu yang ditentukan.

"Ada temuan Rp33 miliar itu merupakan masalah administratif, jadi perlu saya tegaskan bahwa opini WTP bukan merupakan hadiah dari BPK tetapi kerja keras pemprov dan kami apresiasi karena bisa mempertahankan opini seperti ini sejak tahun 2015," ujarnya di Ambon, Kamis (8/6).

Kalau itu terkait masalah pencatatan aset jadi perlu pengelolaan aset lebih baik secara administratif.

Untuk yang badan diklat itu tidak secara matrial, hanya pengelolaannya yang perlu dicatat dalam APBD dimana uangnya dapat dilihat namun pencatatannya dimasukan dalam pengelolaan APBD sehingga tidak berdampak atau tidak mempengaruhi opini WTP.

"Terkait kasus dugaan suap BPK dari Kementerian Desa dan PDT, BPK punya sistem yang plural dan ada standar pemeriksaan keuangan negara, kode etik, serta nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme," katanya menegaskan.

Proses-proses hasil audit inipun sudah melalui tahap berjenjang dan secara sistemik sudah mulai dari tim dan ada telaah yang berjenjang.

"Jadi kita bekerja secara tim work dan sudah dijamin dengan integritas dan kode etik yang harus kita patuhi, dan secara berjenjang sudah punya sistem untuk menilai hasil-hasil audit mulai dari tim sampai dengan penanggung jawab sudah ada sistem untuk mereview," katanya. (MP-3)

Sobat baru saja selesai membaca :