akarta salah paham hubungan Australia-Pasifik - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: akarta salah paham hubungan Australia-Pasifik, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : akarta salah paham hubungan Australia-Pasifik
link : akarta salah paham hubungan Australia-Pasifik

akarta salah paham hubungan Australia-Pasifik

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu - tempo.co

Jayapura, Jubi – Jakarta dianggap salah paham terkait hubungan Australia dengan negara-negara kawasan Pasifik ketika Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mendesak Australia untuk tidak campuri urusan negara lain sekaligus menganjurkannya mengatakan hal yang sama pada negara-negara Pasifik.

Pernyataan Ryamizard di Forum 2+2 antarkedua negara di Bali belum lama ini, seperti dilansir RNZI, meminta Canberra agar bicara ke Honiara agar tidak mencampuri urusan West Papua.

Hal itu dikritik sebagai salah paham oleh peneliti dari Universitas Nasional Australia, Program Society and Governance in Melanesia, Stewart Firth kepada RNZI, Selasa (1/11/2016).

"Mereka adalah negara-negara berdaulat. Khususnya terkait Kepulauan Solomon, negara itu berhak mengangkat persoalan West Papua sebagai negara berdaulat juga, dan Australia tidak berada dalam posisi yang baik untuk menganjurkan mereka hal berbeda,” ujar Dr. Firth.

(Baca: Menteri Pertahanan Indonesia Ancam Solomon Islands Soal Papua Dipertanyakan)

Andhyta Firselly Utami, Master Kebijakan Publik di Harvard Kennedy School, di dalam opini kritiknya yang dilansir rappler.co minggu lalu, mengatakan diplomasi Indonesia soal “kedaulatan” dan “integritas nasional” tidak akan menguntungkan Indonesia.

“Hal yang sama akan dikatakan negara-negara lain juga, padahal isu Papua sudah melampaui logika ini. Pembatasan terhadap organisasi seperti Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional di Papua adalah bukti kemunafikan Indonesia di dalam negeri terkait isu HAM,” ujarnya. (*)

(Baca juga: Bertemu Menhan Australia, Ryamizard Ajak Tegur Negara Pendukung Papua Merdeka)

Posted by: Zely Ariane

Sobat baru saja selesai membaca :