Judul : Inilah 49 Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Yang dilantik Gubernur
link : Inilah 49 Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Yang dilantik Gubernur
Inilah 49 Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Yang dilantik Gubernur
Pengukuhan dan pelantikan pejabat stuktural meliputi pejabat pimpinan tinggi madya (seketaris daerah), 49 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 249 pejabat administrator, merupakan bagian dari kebijakan penataan perangkat daerah dan perwujudan implementasi reformasi birokrasi dilingkup pemda Maluku sesuai amanat peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 serta peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Adapun pejabat eselon II Pemprov Maluku yang dikukuhkan dan dilantik, yakni Asisten I bidang Tata Pemerintahan Setda Maluku Angki Renjaan, Asisten II bidang kesejahteraan sosial dan administrasi umum setda Maluku Marice Lopulalan, Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan setda Maluku Drs. Zuklifi Anwar.
Paulus Kaihatu sebagai staf ahli Gubernur Maluku bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan. Dr. Froena Koedoeboen sebagai staf ahli Gubernur Maluku bidang hukum politik dan pemerintahan, Halim Daties sebagai staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
Ismail Usemahu sebagai kepala Dinas pekerjaan umum dan tata ruang, Saleh Thio sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Meikal Pontoh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Sartono Pining sebagai Kepala Dinas Sosial, Kasrul Selang sebagai Kepala Dinas perumahan dan kawasan pemukiman, Sadli Lie sebagai Kepala DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Vera Tomasoa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. M.Z Sangadji sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Rusdi Ambon sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Benny Gaspersz sebagai Kepala Dinas perhubungan, Roy Halattu sebagai Kepala Dinas komunikasi dan informasi.
Syarief Bakrie Asatri sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Fauzan Chatib sebagai kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Semy Huwae sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Martha Nanlohy sebagai Kepala Dinas enegeri Sumber Daya Mineral, Angki Papilaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dark Sopalatu sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Habiba Saimima sebagai Kepala Dinas Paraiwasata, Dr. Mustafa Sangadji sebagai Kepala Dinas Perpustakaan kearsipan, Diana Padang sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Romelus Far-Far sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Adzam Bandjar sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Femy Sahetapi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Anthonius Sihaloho sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lutfi Rumbia sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Anthon Lailosa sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Suryadi Sembiring sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Farida Salampessy sebagai Kepala Badan Penanggulangan bencana daerah, Ujir Halid sebagai Kepala Badan kesatuan bangsa politik.
Roy Manuhuttu sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Semy Risambessy sebagai Inspektur, Jusuf Putirulan sebagai Kepala satuan polisi pamong praja, Hendrik Far-Far sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM, Elvis Pattiselano sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Abdul Manaf Tuasikal sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Rosmi Tutupoho sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
Hadi Sulaiman sebagai Kepala Biro Umum, Ilham Tuanaya sebagai Kepala Biro Pengelola Perbatasan, Ir. Arwan Abdugani sebagai kepala biro perekonomian, Titus Fransiskus Renwarin sebagai kepala biro organisasi Setda Maluku, Jasmono sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, Justini Pawa sebagai Direktur RSUD Haulussy, Popy Bachmid sebagai Sekretaris KORPRI.
Gubernur Maluku, dalam sambutannya, mengatakan perubahan dalam praktek penyelenggara pemerintahan restruktur organisasi adalah sebuah keniscayaan, karena pada hakekatnya pemerintahan harus adaptif terhadap perubahan .
“Inilah sebuah siklus organisasi pemerintahan yang harus dilayani sebagai sebuah kebutuhan untuk bisa menjawab tunutan masyarakat, serta terhadap perubahan peraturan perundang-undangan,”tuturnya.
Dijelaskan Assagaff, seluruh proses tahapan organisasi perangkat daerah tersebut tentunya telah dilakjukan sesuai ketentuan yang berlaku mengedepankan aspek kompetensi dan kinerja secara objektif. Bahkan telah dilakukan seleksi secara terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkup pemprov Maluku.
Olehnya itu Assagaff meminta agar pengukuhan dan pelantikan tersebut hendaknya dimaknai dari sudut kepentingan pemerintahan daerah dan bukan sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.
“Saya kira jabatan semua sama tidak ada jabatan yang mewah atau jabatan yang kering, jabatan itu punya Tuhan. Ingatlah pengembangan karier tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan, tetapi yang utama melalui pengembangan karier tersebut dapat memacu kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Assagaff berharap seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan agar kinerjanya benar-benar bisa terukur baik kuantitas maupun kualitas sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
“Jabatan yang saudara emban adalah sebuah amanah, maka harus tertanggungjawab, baik secara organisasi maupun kepada tuhan yang maha kuasa,” tegasnya. (MP-7)
Sobat baru saja selesai membaca :
Inilah 49 Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Yang dilantik Gubernur
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Inilah 49 Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Yang dilantik Gubernur dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: Inilah 49 Pejabat Eselon II Pemprov Maluku Yang dilantik Gubernur link yang gunakan: http://cepotpost.blogspot.com/2017/01/inilah-49-pejabat-eselon-ii-pemprov.html
