Bupati MBD Bicara Keras Soal Permintaan RSUD - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Bupati MBD Bicara Keras Soal Permintaan RSUD, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Bupati MBD Bicara Keras Soal Permintaan RSUD
link : Bupati MBD Bicara Keras Soal Permintaan RSUD

Bupati MBD Bicara Keras Soal Permintaan RSUD

Tiakur, Malukupost.com - Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno berbicara agak keras tentang kebutuhan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Tiakur, Ibu kota kabupaten setempat yang telah diminta kepada pemerintah pusat sejak 2012, tetapi hingga saat ini belum direalisasi.

"Kami sudah mengajukan permintaan pembangunan RSUD di Tiakur sejak 2012 kepada pemerintah pusat maupun provinsi Maluku, tetapi hingga saat ini tidak direalisasikan. Padahal, sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini," katanya saat rapat kerja (raker) pemerintah provinsi Maluku, di Tiakur, Selasa (11/10).

Menurutnya, sebagai wilayah perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, seharusnya sarana vital tersebut harus ada di ibu kota kabupaten dan dilengkapi fasilitas memadai serta tenaga dokter spesialis, sehingga jika ada warga yang menderita penyakit serius, tidak perlu dirujuk ke Ambon sebagai ibu kota provinsi atau daerah lain.

Dia mengatakan, rumah sakit yang ada di Tiakur yakni rumah sakit bergerak yang saat ini berada di milik Pemerintah Kabupaten Morotai (Maluku Utara) yang dialihkan ke MBD. "Label rumah sakit itu milik Pemkab Morotai. Jadi kami sebenarnya malu karena masih dianggap terbelakang," ujarnya Karena itu, tandas Bupati, jangan heran jika banyak warga yang sakit langsung dibawa atau dirujuk ke negara tetangga Timor Leste agar segera ditangani dengan serius. Seharusnya kita malu karena tidak mampu menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan maksimal untuk warga sendiri.

Selain karena keterikatan emosional antara warga kabupaten MBD dengan Timor Leste yang banyak memiliki hubungan pertalian saudara, juga karena karena jarak antara sejumlah pulau di MBD dengan negara tersebut sangat dekat yakni hanya satu jam perjalanan dengan menggunakan speed boat atau perahu cepat.

"Warga yang berobat ke Timor Leste tidak perlu mengurus paspor agar bisa masuk ke Timor Leste, karena kehadiran warga MBD disambut, diterima dan dilayani di negara tersebut karena dianggap saudara," katanya.

Sehubungan dengan itu dia meminta pemerintah Provinsi Maluku dapat memfasilitasi pembangunan RSUD di Tiakur pada tahun anggaran 2017 sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan optimal.

"Kalau RSUD dengan fasilitas kesehatan lengkap sudah ada di Tiakur, maka warga yang sakit tidak perlu dirujuk ke Ambon atau Kupang, NTT untuk memperoleh perawatan lanjutan, mengingat biaya transportasinya sangat mahal," ujar Bupati.

Dia mengakui, pada tahun anggaran 2017 Pemkab MBD merencanakan pembangunan 11 ruangan rumah sakit di beberapa kecamatan di kabupaten perbatasan tersebut menggunakan APBD kabupaten setempat.

"Pembangunannya mungkin dilakukan bertahap karena alokasi APBD yang masih kecil. Jadi dibutuhkan intervensi pemerintah provinsi maupun Pusat melalui Kementerian Kesehatan," ujar Barnabas tanpa menyebutkan alokasi APBD untuk pembangunan sarana tersebut.

Dia juga telah meminta kepada pimpinan TNI/Polri agar aparat keamanan yang bertugas di perbatasan tidak bertindak berlebihan terhadap warga MBD yang harus berobat ke Timor Leste.

Wibawa Negara Gubernur Maluku Said, yang memimpin langsung Raker tersebut menyatakan masalah warga MBD berobat ke Timor Leste ikut merongrong wibawa negara.

"Sebagai bangsa dan negara seharusnya kita 'malu besar' karena tidak mampu menyediakan fasilitas kesehatan memadai untuk rakyatnya sendiri, sehingga harus berobat ke negara tetangga," katanya.

Gubernur kemudian memerintahkan Kadis Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

"Bila perlu ajak ibu Menteri Kesehatan untuk berkunjung ke wilayah perbatasan. Nanti saya yang temani saat berkunjung, sehingga bisa melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di wilayah ini," tegas nya.

Gubernur juga memerintahkan Kadis Meikyal Pontoh untuk menempatkan beberapa stafnya membantu Pemkab dan Dinas Kesehatan MBD menyusun laporan dan spesifikasi peralatan kesehatan secara mendetail yang dibutuhkan, sehingga sekembalinya ke Ambon dapat diusulkan ke Kementerian Kesehatan.

"Inti dari Raker digelar di daerah adalah seperti yang terjadi saat ini. Masalah yang dihadapi daerah dan masyarakat dapat segera terpecahkan dan dicarikan solusi penyelesaiannya melalui provinsi maupun pusat," tegas Gubernur Said. (MP-3)

Sobat baru saja selesai membaca :