Posisi TPNPB atau TPN-OPM dalam West Papua Army - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Posisi TPNPB atau TPN-OPM dalam West Papua Army, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Posisi TPNPB atau TPN-OPM dalam West Papua Army
link : Posisi TPNPB atau TPN-OPM dalam West Papua Army

Posisi TPNPB atau TPN-OPM dalam West Papua Army

Panglima Tinggi TPN-PB / TPN-OPM, Jenderal. Goliath Tabuni (berwarna).

Port Numbay | Melihat dinamika internal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) atas West Papua Army pasca deklarasi pada tanggal 1 Mei 2019 di Vanimo dan diumumkan secara resmi oleh ULMWP pada tanggal 1 Juli 2019, ditanggapi langsung oleh Panglima Tinggi TPN-OPM, Jenderal. Goliath Tabuni dari markas pusatnya di Tingginambut, Papua.

Panglima Tinggi

Jenderal. Goliath menegaskan beberapa hal penting yang bacakan langsung oleh Sekjen pusat, Antonnego Obet Tabuni yang kemudian ditegaskan oleh Panglima Tinggi TPN-PB atau TPN-OPM, Jenderal. Goliath Tabuni melalui sambungan telepon kepada ULMWP pada Senin, (22/07/2019).

Dalam pernyataan sikapnya, Jenderal. Goliath Tabuni menyatakan menolak hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) di markas Perwomi di Biak pada tahun 2012, yang dibuat oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Goliath juga menegaskan, menolak beberapa oknum seperti Sebby Sambom yang mengatasnamakan dirinya sebagai juru bicara TPN-PB dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang semuanya berkontraversial.

"Menolak oknum Sebby Sambom dan semua pernyataan yang selalu mengatasnamakan diri, sebagai juru bicara TPN-OPM mewakili Jenderal. Goliath Tabuni dan Sekjen Antonnego Obet Tabuni," tegas Sekjen dalam pembacaan pernyataan, pada (22/07).

Belum lama ini, pada 16-19 Juli 2019 Sebby Sambom secara pribadi telah mengeluarkan Undangan Terbuka (pembohongan publik) kepada media untuk meliput perang TPNPB-OPM VS TNI dengan modus kegiatan Perang Revolusi Total yang direncanakan di Ilaga/Puncak Papua dan Timika-Tembagapura dalam waktu dekat. Menanggapi hal itu, Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni menyatakan "Tidak" mengeluarkan stetmen semacam itu [hanya pernyataan oknum Sebby Sambom].

Menurut Goliath, seruan perang revolusi total belum bisa dikeluarkan sebab, status West Papua di dekolonisasi PBB telah dihapuskan dan saat ini, Papua belum terdaftar pada daftar dekolonisasi, sehingga TPN-OPM telah lama melakukan perlawanan dengan tentara Indonesia, namun tidak ada tanggapan dari PBB dan dunia internasional, maka Panglima menegaskan belum bisa untuk mengeluarkan pernyataan revolusi total secara terburu-buru.

"TPN-OPM Papua Barat belum bisa mengeluarkan ultimatum perang revolusi total,"

Selain itu, Goliath menganggap ketika dilakukan revolusi total, akan berdampak buruk besar terhadap rakyat sipil, apabila perang revolusi total dilakukan.

Ia juga menyeruhkan kepada Presiden negara Republik Indonesia untuk segerah melakukan penarikan terhadap semuat pasukan militer TNI/Polri Indonesia dari teritorial Papua, karena situasi dan kondisi keamanan masyarakat di Papua sangat terancam dan 'tidak menentu'.

Jenderal. Goliath Tabuni selaku Panglima Tinggi TPN-OPM menyeruhkan untuk semuat di seluruh Papua dapat mengetahui pernyataan ini.

Berikut ini wawancara ULMWP dengan Sekjen. Antonnego Obet Tabuni bersama Panglima Tinggi TPN-PB atau TPN-OPM, Jenderal. Goliath Tabuni.

Panglima Tabi, Davit Tarko

Oknum-oknum tertentu yang sedang mengatasnamakan TPN-OPM dan mengganggu agenda perjuangan bangsa dikecam oleh Panglima wilayah Tabi, Brigjen. David Tarko. Panglima Tabi sangat marah terhadap oknum- oknum yang sedang mengatasnamakan TPN-OPM dan mendorong agenda negosiasi, dialog maupun perundingan seperti yang dilakukan Sebby Sambom, Jeffry Pagawak, Terianus Satto dan beberapa orang lain di Port Moresby, Papua Nugini pada Februari 2019 lalu.

"Mereka tiga itu dapat rekomendasi dari? Siapa yang izin mereka untuk melakukan, atau mandat untuk melakukan kegiatan- kegiatan semacam itu?!. Panglima- panglima daerah tidak pernah berikan izin untuk melakukan itu,"

"Kami tegas menolak itu," tegas David dengan kemarahan

Agenda dialog maupun perundingan, TPN-OPM dengan tegas telah menolak agenda tersebut dimasa Susilo Bambang Yudhoyono menjabatan sebagai Presiden Indonesia, sehingga tidak perlu lagi oknum atau pun kelompok- kelompok tertentu atas-namakan TPN-OPM mendorong agenda dialog maupun perundingan dengan Indonesia.

Dirinya pun masih menunggu pertanggung jawaban atas perusakan aset dokumen TPN-OPM Tabi yang dilakukan oleh Sebby Sambom, Terianus Satto.

"saudara Sebby Sambom, Terianus Satto harus mempertanggung jawabkan dokumen Tabi dan kekukatan Tabi yang mereka kasih rusak, kasih runtuh. Itu adalah bagian kerja dari BIN dan BAIS untuk merusak kekuatan TPN-OPM,"

"Ini mereka kerja diluar dari Konstitusi 71, tidak benar! Dan kedua saudara itu harus betul-betul bertanggung jawab atas perbuatan jawat yang mereka buat,"

"Mereka buat kudeta di daerah Tabi, mereka buat kudeta di Biak, mereka buat kudeta di Serui. Ini harus dipertanggung jawabkan," tegas Panglima TPN-OPM wilayah Tabi.

Jadi, Sebby Sambom, Terianus Satto, Jeffry Pagawak, Rober Karko, Agustinus Trapen harus bertanggung jawab atas perbuatannya. David melaporkan, mereka sempat membuat pemberitaan 'tipu' dengan mengklaim markas Tabi sebagai markas mereka (Sebby, dkk). Hal itu membuat panglima Tabi juga sangat marah, sebab klaim itu dianggap tidak benar, karena sesungguhnya disana markas TPN.

"Itu saya punya markas, saya panglima Tabi punya markas. Saya bangun dengan kekuatan saya sendiri. Tidak ada yang bicara macam-macam! Dan saya sangat marah sekali. Itu terlalu kurang ajar," marah Panglima.

Bahkan Panglima Tabi. Brigjen David Tarko menyatakan mereka adalah bagian dari kelompok NKRI.

"Mereka ini adalah TPN buatakn Repulik Indonesia, yang dipimpin oleh Sebby Sambom dan Terianus Satto," ujarnya.

Simak pernyataan Panglima TPN-OPM wilayah Tabi, berikut ini:

Dengan demikian, David menegaskan mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatan itu, karena menurutnya itu semua sudah diagendakan dalam dokumen sebagai nilai perkara.

Panglima Lapago, Enden Wanimbo

Sikap keras juga datang dari Panglima TPN-OPM wilayah Lapago, Jenderal. Enden Wanimbo dalam sebuah video yang telah beredar Januari 2019 lalu.

Kepada Sebby Sambom, Jeffry Pagawak dan ketua KNPB Victor Yeimo, Jenderal. Enden Wanimbo memberi 'warning' kepada mereka, atas agenda dialog maupun perundingan yang sedang didorong secara tersembunyi. Bagian dari agenda itu, salah satunya adalah oknum-oknum ini telah melakukan konferensi pers untuk dilakukan negosiasi dengan Indonesia atas aktivitas perang gerilya yang dilakukan TPN-OPM di Papua.

"Dialog ini, dialog tujuannya apa? Kalau dialog dengan Inonesia, kami orang tua pertahanan tidak tau. Dan tujuan dibuat dialog ini untuk otonomi kedua, atau otonomi ke berapa?," tegas Enden Wanimbo bertanya.

Enden menyatakan atas nama TPN-OPM, TRWP, TNPB semua pertahanan yang ada di rimbah raya menolak agenda yang didorong oleh beberapa oknum bersama Jeffry Pagawak serta Sebby Sambom.

"atas nama mereka, saya tolak!," ujarnya dengan tegas.

Bahkan Panglima wilayah Lapago itu mengancam, jika masih masih meng-atasnamakan TPN-OPM masih melakukan kegiatan yang bagian dari agenda dialog maupun perundingan dengan Indonesia.

"Anda buat, mau ke mana? Jeffry awas e.. Sebby Sambom hati-hati kamu, dengan Victor Yeimo," ujar Enden dengan sikap marah.

Menurutnya, itu semua permainan NKRI melalui Octovianus Mote selaku pemegang kendali agenda dialog Indonesia-Papua maupun perundingan. Selain Sebby dan Jeffry, terhadap Victor Yeimo Enden menegaskan dengan harapan agar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali seperti semula, yaitu mengambil posisi sebagai media lagi. Dia juga berharap, Sebby Sambom dapat kembali mengambil posisi sebagai aktivis HAM dari Papua untuk wilayah Asia, namun Enden pertanyakan status Jeffry Pagawak.

"Jeffry Pagawak kamu sebagai Apa,?" tanya Enden dengan tegas.

Jenderal Enden Wanimbo menegaskan, perjuangan politik Papua Merdeka hanya dapat diselesaikan melalui proses referendum. Dunia telah mengakui bahwa, wadah politik resmi Papua Merdeka adalah ULMWP, sehingga kelompok ini perlu bersikap dewasa dan berbaris dalam ULMWP semua.

Menurut Enden, semua itu adalah permainan Octovianus Mote akibat ambisi Mote untuk menjadi ketua ULMWP pada periode kedua (2017) gagal, dan dimenangkan oleh Benny Wenda, sehingga dirinya menghasut orang-orang untuk merusak TPN-OPM, melawan Benny Wenda dan mengganggu jalannya agenda ULMWP.

Dirinya berharap, agar teguran ini dapat dipahami baik oleh semua pejuang kemerdekaan.

Pernyataan Sikap

Melihat dinamika ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan sikapnya dalam West Papua Army, dibawa komando dan garis koordinasi kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebagai bagian dari langkah Satu Agenda, Strategi dan Gerakan Perjuangan Bangsa.

In.BAHASA INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP

TENTANG

Penegasan Posisi TPN-PB Dalam West Papua Army (WPA)

Sejarah Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat selama 58 tahun (1961–2019), menjadi catatan penting bagi generasi penerus saat ini, karena sejarah merupakan pedoman strategis dalam upaya mendirikan dan mempertahankan eksistensi sebua bangsa yang besar, dan juga untuk mempersatukan serta mempererat hubungan persaudaraan didalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan perkembangan sejarah perjuangan dimasa lalu, dan juga sesuai kebutuhan perkembangan politik saat ini didalam negeri maupun secara internasional, maka diharapkan kepada setiap komponen perjuangan sipil, diplomasi politik dan, militer Papua Barat agar dapat menyadari, dan kemudian ber-Satu dalam Satu Agenda, Strategi dan Gerakan Perjuangan Bangsa, tanpa mempertahankan kepentingan pribadi dan kelompok yang akhirnya dapat menghambat, dan merugikan upayah Persatuan perjuangan rakyat Papua Barat.

Sejarah telah mencatan bahwa proses persatuan Sipil dan Militer yang sudah terjadi seperti; Pembentukan Papoea Vrijwillingers Korps (PVK), atau Pasukan Sukarela Papua, 21 Februari 1961 di Holandia. Persatuan Dewan New Guinea 5 April 1961 di Holandia. Persatuan Pasukan Kasuari, 19 April 1964 di Manokwari. Persatuan Organisasi Papua Merdeka 1965, di Manokwari. Persatuan TPN-OPM, 1 Juli 1971, di Viktoria. Persatuan Pemimpin OPM Pemka, Tuan Jacob Prai dan Pemimpin OPM Marvik, Tuan Zeth Rumkorem, 1985, di Vanuatu. Persatuan OPM.TPN antara PEMKA dan MARVIK, 1998, di Scotiau, Kongres ke-II, Rakyat Papua, 2000, di Jayapura, dan lain-lainnya, tidak bertahan lama namun telah mengalami perpecahan internal dan akhirnya membubarkan diri hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok sesaat.

Kondisi dan situasi perpecahan internal ini telah dimanfaatkan oleh pihak lawan atau kolonial Indonesia untuk mengadu-domba, dan menghancurkan perjuangan nasional dan internasional yang telah dibangun dengan pengorbanan harta benda, waktu, energi dan jiwa raga yang sangat besar dan berharga selama 58 tahun.

Oleh sebab itu, kami Panglima Tinggi Komando Daerah Militer (KODAM), sebagai Mandataris Tuan Alm. Zeth Rumkorem, dan juga Panglima Tinggi Komando Daerah Pertahanan (KODAP), sebagai Mandataris Tuan. Jakob Prai, beserta Dewan Militer dan seluruh Panglima Daerah, sebagai Pendiri, Pelaku dan Pelaksana Tugas Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bergabung dalam Deklarasi OPM, 19 Februari 1964 di Manokwari, dan Proklamasi 1 Juli 1971 di Waris, sampai dengan saat ini masih eksis bergerilya di medan tempur Papua Barat, maka pada kesempatan ini kami secara Tegas Menyatakan Sikap bahwa;

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), turut mendorong Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Militer, dan kemudian telah Memutuskan Bersatu dalam Satu Agenda Perjuangan Bangsa, dan bersatu dalam Satu Nama Komando West Papua Army, serta bersatu dalam Satu Struktur Koordinasi Kerja dibawah ULMWP, sebagai Penanggung jawab Politik.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), Menolak Agenda Dialog antara Bangsa Papua Barat dengan Bangsa Kolonial Indonesia, yang sedang digarap oleh Kelompok maupun, Oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan selalu mengatas namakan TPN-OPM Papua Barat.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, (TPN.PB), Menolak Pernyataan Sikap Pribadi Jeffry Bomanak Pagawak, alias Bomanak Wenabur yang telah mengatas namakan dirinya sebagai Ketua OPM-TPN, Papua Barat, Karena sejak Deklarsi OPM, 19 Februari 1964 di Manokwari dan juga Proklamasi TPN-OPM, 1 Juli 1971 di Waris, sampai dengan hari ini, secara kelembagaan formal belum pernah ada Kongres OPM-TPN, yang mengangkat dan melantik saudara Jeffry Bomanak Pagawak alias Bomanak Wenabur sebagai Ketua OPM-TPN. Berdasarkan Prosedur Kriteria, Mekanisme Pemilihan serta Pembentukan Struktural dan Pelimpahan Kewenangan Kerja yang tertuang dalam Kostitusi OPM-TPN, 1 Juli 1971.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), Menolak Hasil Kongres TPN.PB, 2012, di Markas Perwomi, Biak Barat, dengan semua Struktur dan Administrasi Komandonya, yang telah dibuat oleh Kelompok KNPB, maka dengan demikian saudara Sebby Sambon yang selama ini mengaku diri sebagai Juru Bicara TPN.PB, dan saudara Terianus Satto yang mengaku diri sebagai Kepala Staf Umum TPN.PB, dinyatakan tidak berlaku dan ilegal, oleh sebab itu dalam KLB, ke-I, West Papua Army, kami telah Menegaskan dan Menyatakan bahwa semua kegiatan aksi militer dan pengorbanan pasukan serta rakyat sipil di Puncak Jaya telah terjadi ber-Dasarkan Keputusan Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2006, di Markas Besar Lima Jari, Tingginabur, Puncak Jaya, yaitu sesuai Deklarasi TPN.PB, 2006, dibawah Komando Jenderal Goliat Tabuni, dan Sekertaris Jenderal Anton Tabuni.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), mendesak kepada saudara Jeffry Bomanak Pagawak alias Bomanak Wenabur, saudara Sebby Sambon dan saudara Terianus Satto, agar segera Menarik, Mengklarifikasi, dan Meminta Maaf secara terbuka kepada West Papua Army, ULMWP, serta Masyarakat Papua Barat dan Internasional atas Pembohongan Publik yang telah disampaikan melalui Pernyataan Sikap di Media Masa, Cetak maupun Elektronik.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), Mendukung Penuh Agenda Resolusi Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat yang sedang diperjuangkan oleh Diplomat ULMWP melalui Pemerintah Negara Republik Vanuatu, dan Negara-negara anggota MSG, di Pasifik.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), menolak serta mengklarifikasi pemberitaan kalimat di Media Publik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyatakan dan mengesankan bahwa; ULMWP, telah Membentuk Kelompok Militer Baru, karena Kami Bukan Kelompok Militer Baru, seperti yang di Opinikan, tetapi Kami adalah Pemegang Komando TPN.PB, TRWP, & TNPB, yang telah berdiri dan eksis sejak Deklarasi Batalyon Kasuari 19 April 1964, dan OPM,1965, di Manokwari, maupun Proklamasi TPN-OPM, 1 Juli, 1971, di Waris, yaitu sebelum ULMWP dibentuk dan di Deklarasi pada 6 Desember 2014, maka berdasarkan Perkembangan Perjuangan Politik saat ini, kami mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan penyatuan militer dalam Kongres Luar Biasa (KLB), ke-I, West Papua Army, dan meminta kepada ULMWP sebagai pihak Netral untuk memfasilitasi dan memediasi Konflik Internal Militer yang terjadi sejak lama seperti Konflik Internal 1975, antar OPM-TPN PEMKA, dibawah Komando Jacob Prai, dan OPM-TPN, MARVIK, dibawah Komando Zeth Rumkorem, di Markas Viktoria, Tanah Waris.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), menolak Pernyataan Sikap yang disampaikan secara sepihak atau pribadi oleh Victor Yaimo yang mengaku diri sebagai Juru Bicara Internasional, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), karena kami sangat memahami bahwa Dasar Pendirian dan Plat Forum KNPB, sejak dulu adalah Media bagi seluruh Komponen Perjuangan Rakyat Papua Barat, maka KNPB seharusnya mengambil Sikap Netral dan tidak Memihak kepada sala satu Faksi tertentu, namun dapat Memediasi Keputusan Tertinggi Komando Militer TPN.PB, TRWP, dan TNPB, yang tertuang dalam Deklarasi West Papua Army, 1 Mei 2019.

Demikian Pernyataan ini dibuat dan disampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Barat dan masyarakat internasional untuk menjadi perhatian dan maklum.

Dikeluarkan Di: Markas Besar TPN.PB

Pada Tanggal : 05 Juli 2019

PANGLIMA KOMANDO

West Papua Nation Liberation Army

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT

TTD

(terlampir)

In.ENGLISH

POSITION STATEMENT

REGARDING

Position Statement of TPN.PB within West Papua Army (WPA)

Our history of liberation movement within 58 years (1961-2019) should be noted by this generation who continue the struggle as our history is our base in defending our identity and existence of our big nation, and also to unite as well as to maintain our close relationships among each other as countrymen.

Based on our experiences and due to the current needs for political campaigns both internally and internationally, we urge all parties, political, diplomatic and military organizations of West Papua to realize and unite within One Agenda, Strategy and Movement of our National Liberation, by setting aside our personal and group interests that will hinder and jeopardise our work that unifies the struggle of West Papuan peoples.

History notes that the Civilian and Military unification processes that have already taken place such as the formation of Papoea Vrijwillingers Korps (PVK), or Papua Volunteer Corps, February 21st, 1961 in Holandia, Union of New Guinea Council on April 5th, 1961 in Holandia, Papuan Peoples’ Congress I, 1961, in Port Numbay, Cassowary Corps, April 19th, 1964 in Mnukwar, Union of Free Papua Movement Organisation 1965, in Mnukwar, Unification of TPN-OPM, July 1st, 1971, in Victoria, HQs, Unification of PEMKA OPM, Mr. Jacob H. Prai and Marvic OPM Leader Mr. Zeth J. Roemmkorem, 1985, in Vanuatu, Unification of OPM. TPN with PEMKA and MARVIK, 1998, in Scotiau, Papua New Guinea, Papuan Peoples’ Congress II, 2000, in Port Numbay, and others, all these never resulted in long-term unified force due to internal frictions that brought about divisions among fighters primarily due to personal and group interests that could not be compromised among parties.

These internal fictions and divisions has been used by our opponents, the colonial Indonesian government to divide and rule and finally destroy our national liberation struggle that have been build at local, regional and international levels, costing our resources, be it goods, time, energy and our own lives within this 58 years of struggle.

The following statements are made based on the mandates from Commander in Chief of the TPN Regional Commanders (KODAM) Mr. Zeth J. Roemkorem and Commander in Chief of TEPENAL Defence Headquarters (KODAP), Mr. Jacob H. Prai, alongside with Military Council of Regional Commanders, who became the Founders, Actors and Executors of the “Organisasi Papua Merdeka (OPM)” that was jointly declared and signed on February 19th, 1964 in Mnukwar. They also proclaimed the “Declaration of Independence of the Republic of West Papua” on July 1st 1971 in Great Waris, Port Numbay, West Papua. We are still active in guerrilla activities across the Isle of New Guinea and we hereby state that:

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) is party to the Military Internal Reconciliation and Consolidation and thus have decided to Unite within One Agenda of Liberation Movement, One Military Command in the name of West Papua Army (WPA), and unite within one Command Structure under the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as the Organisation in our movement responsible for political campaigns.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) hereby refuses the Agenda of Dialogue between West Papua and Indonesian colonial government, that are being organised by various parties, individually or in group, who are also using the name TPN-OPM West Papua.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) strongly refuses personal statement of Mr. Jeffry Bomanak Pagawak, or Bomanak Wenabur who uses his own personal name as the Chair of OPM-TPN Wet Papua, as all know that there has never been any OPM or OPM-TPN Congress or ceremony that officially and publicly appointed Mr. Jeffry Bomanak Pagawak or Bomanak Wenabur as the Chair of OPM-TPN. All procedures and criteria do not qualify as stipulated in July 1st 1971 Constitution do not qualify Jeffry Bomanak Pagawak as the Chair of OPM-TPN.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB), refuses the outcome of the TPN.PB Congress in 2012, held in Perwomi HQs, Biak, West Papua, and refuses the outcome of the congress, including the Structure and Administration of the Command, which was set up and held by the National Committee of West Papua (KNPB). Therefore, Mr. Sebby Sambom who have been declaring himself as the Spokesperson of the TPN.PB and Mr. Terianus Satto as the Chief of Staff of the TPN.PM, we hereby declare they are not official and therefore illegal. Therefore, we have repeatedly declared publicly that military activities and those who have died as the outcome of the actions in Puncak Jaya were carried out based on the TPN.PB Summit in 2006, in Lima Jari HQs, Tingginambut, Puncak Jaya, based on the order of General Goliat Tabuni and Secretary-General Anton Tabuni.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) urges Mr. Jeffry Bomanak Pagawak or Bomanak Wenabur, Mr. Sebby Sambom and Mr. Terianus Satto to withdraw all the statements made recently against West Papua Army (WPA) and the ULMWP and make public apology to the public in West Papua and international community due to the public lie that has been spread across the globe via mainstream media, social media, printed and electronic media.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) fully supports the Self-Determination Agenda being put forward by the ULMWP leaders through the Government of the Republic of Vanuatu, and the MSG member-states and other Pacific countries.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) refuses statements in the media that we are newly formed military commands as the military commands of TPN.PB, WPRA or TRWP and TNPB have been here in the struggle since the Declaration of Cassowary Battalion April 19th, 1964, and Declaration of OPM in 1965 both in Mnukwar as well as the Proclamation of the Republic of West Papua on July 1st, 1971 in Great Waris, Port Numbay, far before the formation of the ULMWP based on Saralana Declaration December 6th, 2014. We took our own initiatives to unite with the political campaigns by the ULMWP and organised Extra-Ordinary Congress of West Papua Military Commands as requested the ULMWP to take steps to facilitate our internal consolidation efforts.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB) refuses the unilateral statement by Mr. Vicky Yeimo who admits himself as the International Spokesperson of the KNPB, as we understand that KNPB was established as the vocal centre for civil movement and media propaganda tool for all West Papuan people, therefore, KNPB should take a neutral stand on this military affairs. KNPB should become mediator among the different command structures and not siding to one or the other. KNPB should help all commanders understand the importance of the May 1st, 2019 Declaration regarding the Unification of Military Commanders and Commands: TPB.PB, TRWP/ WPRA and TNPB.

May this Statement be known to and understood by all West Papuans and international community.

Issued in : TPN.PB Central Headquarters

On Date : July 05th, 2019

PANGLIMA KOMANDO

West Papua Nation Liberation Army

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT

TTD

(terlampir)

Sumber resmi: http://wparmy.info

Posted by: Admin

Sobat baru saja selesai membaca :