Pembangunan Polres dan Perusahaan Tambang Ditolak Masyarakat Intan Jaya - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Pembangunan Polres dan Perusahaan Tambang Ditolak Masyarakat Intan Jaya, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Pembangunan Polres dan Perusahaan Tambang Ditolak Masyarakat Intan Jaya
link : Pembangunan Polres dan Perusahaan Tambang Ditolak Masyarakat Intan Jaya

Pembangunan Polres dan Perusahaan Tambang Ditolak Masyarakat Intan Jaya

Komisi Somatua lakukan sosialisasi penolakan pemakaran Polres Baru dan tambang di Intan Jaya – Komisi Somatua for Jubi.

Jayapura -- Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (KOMISI SOMATUA) kota Jayapura bersama masyarakat adat di kabupaten Intan Jaya menyatakan sikap menolak pemekaran Polres baru dan kehadiran perusahaan tambang di Intan Jaya.

Ketua II KOMISI Somatua Deselinus Sani mengatakan, aspirasi penolakan ini datang dari seluruh masyarakat akar rumput kabupaten Intan Jaya. Lanjutnya, Komisi Somatua telah melakukan sosialisasi terbuka mulai dari ujung kampung Gepelo Kecamatan Wandae hingga ke Kecamatan Agisiga agar masyarakat tidak menjualbelikan tanah mereka di bumi Intan Jaya.

(Baca ini: 21 Hari Penjara untuk Pelaku Penembakan Otinus Sondegau di Intan Jaya, Papua)

Selain itu pihaknya bersama masyarakat menolak tegas rencana pembangunan Polres di kabupaten Intan Jaya serta seluruh rencana aktivitas penambangan di Kabupaten Intan Jaya.

“Kami telah sosialisasi kepada masyarakat akar rumput Kabupaten Intan Jaya (Mbulu-Mbulu sampai Magataga) berjalan dengan aman dan lancer, masyarakat sepaham dengan kami Somatua, bahwa menolak tegas 3 (tiga) hal tersebut,” ujarnya.

Kalesmus Bagau, Sekretaris KOMISI Somatua menegaskan, sejumlah pihak jangan seenaknya membangun sesuatu di lahan milik masyarakat adat, tanpa seizin pemilik wilayah adat setempat.

“Pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat harus menyuarakan ini,” harapnya. (*)

Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Sobat baru saja selesai membaca :