Perempuan Dan Gereja Kingmi Nduga Minta Presiden Tarik Pasukan TNI/Polri - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Perempuan Dan Gereja Kingmi Nduga Minta Presiden Tarik Pasukan TNI/Polri, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Perempuan Dan Gereja Kingmi Nduga Minta Presiden Tarik Pasukan TNI/Polri
link : Perempuan Dan Gereja Kingmi Nduga Minta Presiden Tarik Pasukan TNI/Polri

Perempuan Dan Gereja Kingmi Nduga Minta Presiden Tarik Pasukan TNI/Polri

Wakil Bupati Kabupaten Nduga Saat Bersama Tim Menelusuri Hutan Mencari Koran Penembakan Di Wilayah Distrik Mbua Hingga Yal.

Nduga -- Tokoh Intelektual Perempuan dan tokoh Gereja Kingmi yang ada di Wilayah Kabupaten Nduga meminta kepada Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo untuk segera menarik pasukan TNI dan Polri dan juga Brimob yang terlihat berlebihan di Wilayah Distrik, Mbua, Ndal, Yigi, Yal dan Mbubulyama.

Salah satu Tokoh Intelektual Perempuan asal kabupaten Nduga, Yakoba Lokbere mengungkapkan, dirinya sebagai kaum perempuan intelektual Nduga mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh TNI Polri yang saat ini bertugas di Wilayah Distrik, Mbua, Ndal, Yigi, Yal dan Mbubulyama Kabupaten Nduga.

(Baca ini: ULMWP : TPN-PB dan Aparat Keamanan Indonesia Tak Boleh Korbankan Warga Sipi)

Dirinya meminta kepada Dandim 1702 Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya, Kapolda dan Pangdam agar segera menarik pasukannya yang saat ini bertugas di Wilayah Distrik Mbua dan sekitarnya, karena sebelumnya dirinya telah melakukan koordinasi dengan Bapak Lenis Kogoya yang juga sebagai Staf ahli Presiden RI.

Menurutnya, jika hal penetapan pasukan yang dilakukan dalam jumlah besar di Wilayah Kabupaten Nduga, tentunya akan mengingatkan dan membangunkan memori masyarakat Nduga pada kasus tahun 1996 yang lalu khusus daerah Nduga, yang mengakibatkan warga masayarakat lokal yang tidak berdosa akan mengungsi dn sebagian warga akan menjadi korban.

Dirinya menilai, dari keterangan beberapa saksi di lapangan, ada tindakan buruk yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas disana, bahkan sampai kepada kejar mengejar masyarakat sipil lokal yang tidak tahu apa-apa, sehingga dengan terpaksa masyarakat mimilih untuk lari ke hutan.

(Baca ini: Forum Lapago Jogja: Rakyat Korban, TPNPB dan TNI Jangan Jadikan Wilayah Sipil Sebagai Arena Perang)

Menurutnya, masyarakat yang ada di seluruh Wilayah Kabupaten Ndga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan persoalan yang terjadi di Kabupaten Nduga bukanlah masalah Nduga saja, melainkan sudah menjadi masalah Papua.

Sehingga dirinya meminta agar adanya lintas koordinasi dari pihak Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, DPRD Nduga dan Pemerintah Nduga, Kapolda dan Pangdam dan pihak gereja untuk sama-sama memiliki perhatian dalam penanganan kasus di Mapenduma, dengan tidak lagi mengorbankan masyarakat sipil lokal yang ada di Kabupaten Nduga.

“Ini kita bicara tentang manusia jadi harus ada koordinasi yang baik dan juga harus ada perhatian serius menyelesaikan masalah di Nduga, karena ada masyarakat di hutan sana dan ada saling kejar mengejar,” ungkap Yakoba.

“Kepada Bapak Lukas Enembe, segera bentuk Tim untuk segerea menyelesaikan persolan yang ada di Nduga,” ungkap Lokbere.

Sementara itu, Wakil Ketua Sonode Gereja Kingmi Papua, Pdt. Erson Wenda S.Th mengungkapkan, Tim evakuasi yang dibentuk sudah melaksankan tugasnya dilapangan dan untuk pihak Gereja sudah terlibat langsung sejak tanggal 13 Desember 2018.

(Baca ini: Legislatif ULMWP: TPNPB dan TNI Jangan Melukai Rakyat)

Pada kasus yang terjadi di Distrik Yal, erson mengungkapkan bahwa pihak Gereja telah mengambil kesimpulan dan membuat 3 penilaian terhadap kasus yang terjadi hingga saat ini.
Menurutnya, masyarakat sipil lokal yang ada di Wilayah Konflik saat ini tidak damai karena ada aparat TNI dan Polri di Wilayah Konflik.

“Waktu kami keluar, camat Mbua mengatakan, Kalau kamu da kita ibadah sama-sama dan kami turun, tapi kalau kamu pergi kami kembali ke hutan,” kata Pdt. Erson.

Dirinya mengakui, hingga saat ini masyarakat sipil lokal yang ada di Distrik Konflik saat ini masih berada di hutan.

Dengan kejadian ini, Pihak Gereja meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik pernyataannya dan segera juga bisa menarik seluruh pasukan yang ada di Distrik Mbua dan beberapa wilayah Konflik di Wilayah Kabupaten Nduga.

Baca terkait ini:

Sobat baru saja selesai membaca :