Bakar Keranda dan Robohkan Pagar Warnai Aksi Ujuk Rasa Perangkat Desa - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Bakar Keranda dan Robohkan Pagar Warnai Aksi Ujuk Rasa Perangkat Desa, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Jawa Tengah, Artikel Kabar, Artikel Kebumen, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Bakar Keranda dan Robohkan Pagar Warnai Aksi Ujuk Rasa Perangkat Desa
link : Bakar Keranda dan Robohkan Pagar Warnai Aksi Ujuk Rasa Perangkat Desa

Bakar Keranda dan Robohkan Pagar Warnai Aksi Ujuk Rasa Perangkat Desa

Gerbang Setda Kebumen roboh akibat aksi dorong perangkat desa dan petugas. (Foto: Aziz FS/FB)

KEBUMEN (www.beritakebumen.info) - Ribuan perangkat desa anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Kebumen berunjuk rasa di DPRD Kebumen, Jumat (30/11/2018) pagi. Aksi ini merupakan lanjutan dari upaya mereka sebelumnya dalam menuntut adanya kenaikan penghasilan tetap (Siltap) sesuai Upah Minimum Kabupaten Kebumen (UMK) mulai tahun 2019.

Massa berorasi di depan gedung DPRD Kebumen. Mereka juga sempat membakar keranda dan baju seragam perangkat desa sebagai bentuk protes serta simbol matinya hati nurani Pemkab Kebumen. Sia-sia, tak ada wakil rakyat yang menemui karena para anggota dewan sedang melakukan kunjungan ke luar kota.

Masa membakar keranda dan seragam perangkat desa. (Foto: Kebumen Ekspres)

Kemudian para perangkat desa berpindah ke Setda Kabupaten Kebumen. Di sinilah, unjuk rasa yang semula tertib menjadi sedikit ricuh. Para perangkat terlibat aksi dorong dengan petugas hingga mengakibatkan pintu gerbang kantor Pemkab Kebumen roboh. Massa membubarkan diri sekitar pukul 11.30 WIB.

Ketua Apdesi Kabupaten Kebumen, Widodo Sunu Nugroho, menyampaikan aksi kali ini mereka masih menuntut kenaikan siltap agar sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain itu, penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan sumber anggaran untuk Siltap.

Sebelumnya, mereka sudah menggelar audiensi dengan DPRD Kebumen, Selasa (27/11/2018). Saat itu, mereka meminta kenaikan ADD sebesar Rp 87 miliar. Namun, hanya dijanjikan Rp 7 miliar.

Sunu menegaskan, tuntutan mereka soal kenaikan siltap sesuai UMK merupakan harga mati. Mereka berjanji akan terus memperjuangkannya sampai berhasil. "Perlu kami sampaikan, aspirasi soal siltap ini merupakan aksi jangka panjang," katanya.

Editor : BK01 / Sumber: Ekspres

Sobat baru saja selesai membaca :