Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD

Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD
link : Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD

Baca juga


Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD

Ambon, Malukupost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku mengritisi persoalan pelaksanaan APBD provinsi tahun anggaran 2017 yang mengalami defisit sehingga terjadi utang pihak ketiga sebesar Rp147 miliar. "DPRD telah melakukan rapat paripurna untuk menetapkan LPJ Gubernur Maluku tahun 2017 dan delapan fraksi menyatakan menerima dengan sejumlah catatan penting," kata ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin (27/8).
Ambon, Malukupost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku mengritisi persoalan pelaksanaan APBD provinsi tahun anggaran 2017 yang mengalami defisit sehingga terjadi utang pihak ketiga sebesar Rp147 miliar.

"DPRD telah melakukan rapat paripurna untuk menetapkan LPJ Gubernur Maluku tahun 2017 dan delapan fraksi menyatakan menerima dengan sejumlah catatan penting," kata ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Senin (27/8).

Ada beberapa catatan kritis yang menjadi atensi DPRD berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2017 di antaranya persoalan defisit anggaran.

Dalam rapat kemudian diketahui bahwa utang itu sudah dibayar dan tersisa Rp15 miliar dan dalam waktu sesegera mungkin sudah harus bisa diselesaikan, selanjutnya akan dibicarakan dalam APBD Perubahan.

"Kemudian untuk masalah kemiskinan penduduk, menurut saya, ada peningkatan angka penurunannya tetapi belum cukup signifikan," ujarnya.

DPRD juga memberikan catatan berkaitan dengan soal pariwisata, dimana surat dari Kementerian Pariwisata kepada pemprov dan DPRD menyatakan Maluku krisis pariwisata.

Oleh karenanya memang kadis pariwisata harus bisa mencoba melakukan langkah strategis ke depan agar wilayah Maluku yang sebenarnya terdiri dari destinasi wisata yang sangat baik ini dibuat upaya pemulihan dalam rangka mendatangkan banyak wisatawan mancanegara maupun domestik ke Maluku bisa didorong.

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang menjadi catatan DPRD adalah terkait proses lelang yang gagal dan pelaksanaan program yang tidak tercapai.

Yang lebih penting adalah soal bagaimana di ujung pertanggung jawaban LPJ 2018 jangan lagi ada defisit.

DPRD juga akan segera bertemu gubernur terpilih mendorong pemda membicarakan masalah yang berkaitan dengan janji kampanye paslon terpilih untuk bisa diakomodir dalam APBD 2019.

"Kami ingin mendorong supaya janji kampanye termasuk mengentaskan kemiskinan, mengangkat harkat dan derajat masyarakat Maluku harus menjadi prioritas kerja 100 hari pertama dari gubernur/wagub terpilih," tandas Edwin. (MP-3)


Sobat baru saja selesai membaca :

Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD

Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.

Telah selesai dibaca: Defisit Anggaran Pemprov Maluku Tahun 2017 Dikritisi DPRD link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2018/08/defisit-anggaran-pemprov-maluku-tahun.html

Subscribe to receive free email updates: