LP3BH dukung sikap politik Negara Pasifik suarakan HAM Papua - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: LP3BH dukung sikap politik Negara Pasifik suarakan HAM Papua, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : LP3BH dukung sikap politik Negara Pasifik suarakan HAM Papua
link : LP3BH dukung sikap politik Negara Pasifik suarakan HAM Papua

LP3BH dukung sikap politik Negara Pasifik suarakan HAM Papua

Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

MANOKWARI -- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendukung sikap dan langkah politik Negara Pasifik menyuarakan masalah dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif fokus bergerak pada upaya penegakan dan perlindungan hukum, khususnya Orang Asli Papua (OAP), kami sangat mendukung sikap politik Negara Pasifik agar persoalan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua bisa diselesaikan,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussi melalui siaran persnya, Rabu (4/10).

Baca ini: Marinus Yaung: Indonesia Jangan Lengah Terkait Isu Papua Merdeka di PBB

Menurutnya, persoalan dugaan penggaran HAM di Tanah Papua sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Semestinya hal ini bisa dituntaskan secara hukum yang adil dan bermartabat oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, sudah saatnya permasalahan ini dibawa dan diselesaikan menurut mekanisme hukum Internasional dibawah pengawasan PBB melalui dewan HAM PBB (the United Nations Human Rights Council/UNHRC) dan majelis umum PBB (the United Nations General Assembly/UNGA).

“LP3BH minta majelis umum PBB segera mengeluarkan resolusi bagi penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui mekanisme Internasional. Yaitu diawali dengan mengirimkan pelapor khusus (Special Rapporteur) di bidang extra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum). Ini berkaitan dengan usulan agar PBB memfasilitasi dialog OAP, sebagai upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua,” ucap Warinussy.

“LP3BH juga menghimbau agar majelis umum PBB mempertimbangkan secara seksama dan teliti melalui tinjauan hukum yang mendalam atas semua laporan dan pernyataan para pemimpin Negara Pasifik mengenai kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua,” pungkasnya.

Baca terkait berikut ini:

Sobat baru saja selesai membaca :