Judul : Ketum PBNU: Percuma Itu Nobel Kalau Membiarkan Pembantaian Muslim Rohingya
link : Ketum PBNU: Percuma Itu Nobel Kalau Membiarkan Pembantaian Muslim Rohingya
Ketum PBNU: Percuma Itu Nobel Kalau Membiarkan Pembantaian Muslim Rohingya
Ia juga menyesalkan Pemerintah Myanmar yang terkesan abai terhadap pembantaian yang menimpa etnis muslim Rohingya. Terlebih, lanjut Said, mereka bukan sekelompok pemberontak yang melawan negara.
" Mereka itu saya pernah mendengar, mereka itu hidupnya enggak macem-macem, enggak ada gerakan politik, lain misalnya di negara lain ada gerakan politik, ini enggak, enggak pernah aneh-aneh melawan pemerintah mengadakan oposisi, enggak," ujar Said di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).
Abainya pemerintah Myanmar, menurut Said, justru mencoreng nama baik tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi sebagai penerima Nobel perdamaian.
" Ya itu, mencoreng nama baik beliau sebagai peraih Nobel perdamaian, percuma itu Nobel kalau membiarkan kejahatan pembantaian terhadap Muslim Rohingya, khususnya umat Islam di sana, umumnya semua umat manusia mengutuk perilaku itu," lanjut dia.
Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar. Hingga Minggu (27/8/2017), korban tewas mencapai 100 orang.
Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.
Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Aung san suukyi, Penerima Nobel Perdamaian.
Copot Myanmar dari Keanggotaan ASEAN
Kecaman untuk rezim Myanmar yang melakukan kekerasan kepada etnis Rohingnya mengalir deras. Kali ini elemen masyarakat dari para pekerja profesional menggelar demonstransi mengutuk Myanmar serta mendesak beberapa pihak termasuk pemerintahan Indonesia untuk mengambil langkah tegas.
Koordinator aksi M. Ichsan Loulembah menyampaikan pihaknya mendesak rezim militer dan sipil Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan genosida pada etnis Rohingnya.
" Kami juga mendesak Aung San Suu Kyi agar berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan pembantaian terhadap etnis Rohingnya atas dasar persamaan kemanusiaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan," ucap Ichsan di depan Kedubes Myanmar, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).
Dia menilai penghargaan Nobel perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas. Dan untuk selanjutnya dia meminta panitia Nobel mencabut penghargaan tersebut.
" Mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di Asean dibekukan," paparnya.
Elemen masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingnya ini juga mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh, mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah lama di Myanmar.
" Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingnya," tandas Ichsan.
Kemudian Ia juga meminta kepada para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia, khususnya ASEAN untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohignya sehingga tragedi ini bisa diakhiri.
" Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court -ICC) untuk menjadi pihak-pihak yang bertanggungjawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingnya di Myanmar," katanya.
" Dan terakhir mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima para pengungsi Rohingnya untuk sementara waktu sambil melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar agar mereka menerima kembali dengan jaminan kemanan," pungkasnya.
Pembantaian etnis Rohingya di Myanmar (lampung today).
Sementara itu terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan satu Pulau untuk menampung pengungsi Rohingya. Tragedi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar perlu mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.
" Melihat penindasan tersebut dengan ini MUI memberikan sikap, salah satunya meminta pemerintah Indonesia bila memungkinkan, untuk menyiapkan satu Pulau khusus untuk menampung pengungsi Rohingya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2017).
Selain itu, MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani tragedi secara sungguh-sungguh, bila perlu mengambil alih permasalahan tersebut.
" Sudah terbukti secara meyakinkan Pemerintah Myanmar belum bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," ucapnya.
Lebih lanjut, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kembali diplomasi sunyi (non megaphone diplomacy) yang diterapkan Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka wilayah Rikhine agar bantuan dari seluruh negara bisa sampai ke sana.
" Sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar," kata Amirsyah.
MUI mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Amirsyah juga menuntut semua pelaku pelanggaran HAM dihukum berat melalui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court (ICC)).
"Hal ini untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar," tegasnya.
Terakhir, MUI mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar menghentikan aksi tersebut. Juga untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.
" Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk pertimbangkan keanggotaannya," tutup Amirsyah. (bin/kmps/indopos/dtc)
" Melihat penindasan tersebut dengan ini MUI memberikan sikap, salah satunya meminta pemerintah Indonesia bila memungkinkan, untuk menyiapkan satu Pulau khusus untuk menampung pengungsi Rohingya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2017).
Selain itu, MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani tragedi secara sungguh-sungguh, bila perlu mengambil alih permasalahan tersebut.
Lebih lanjut, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kembali diplomasi sunyi (non megaphone diplomacy) yang diterapkan Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka wilayah Rikhine agar bantuan dari seluruh negara bisa sampai ke sana.
" Sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar," kata Amirsyah.
MUI mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Amirsyah juga menuntut semua pelaku pelanggaran HAM dihukum berat melalui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court (ICC)).
"Hal ini untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar," tegasnya.
Terakhir, MUI mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar menghentikan aksi tersebut. Juga untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.
" Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk pertimbangkan keanggotaannya," tutup Amirsyah. (bin/kmps/indopos/dtc)
Sobat baru saja selesai membaca :
Ketum PBNU: Percuma Itu Nobel Kalau Membiarkan Pembantaian Muslim Rohingya
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Ketum PBNU: Percuma Itu Nobel Kalau Membiarkan Pembantaian Muslim Rohingya dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: Ketum PBNU: Percuma Itu Nobel Kalau Membiarkan Pembantaian Muslim Rohingya link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2017/09/ketum-pbnu-percuma-itu-nobel-kalau.html