Maluku Butuh Moda Transportasi Memadai - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Maluku Butuh Moda Transportasi Memadai, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Maluku Butuh Moda Transportasi Memadai
link : Maluku Butuh Moda Transportasi Memadai

Maluku Butuh Moda Transportasi Memadai

Ambon, Malukupost.com - Kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau sebenarnya lebih membutuhkan moda transportasi yang lebih memadai untuk melayani masyarakat di daerah terluar, terisolasi, serta terpencil.

"Pengelolaan pelayaran perintis selalu bermasalah dari tahun ke tahun karena kapal yang tidak layak dan trayeknya tidak menunjang aktivitas sehingga merugikan masyarakat," kata juru bicara F-PKS DPRD Maluku, Ridwan Elys di Ambon, Jumat (18/8).

Dia mencontohkan armada kapal yang melayani kecamatan Wakate, kecamatan Teor dan Kecamatan Kilmury maupun Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru selalu bermasalah.

Oleh karena itu perlu ada peningkatan moda transportasi yang memadai khususnya melayani masyarakat pada daerah-daerah tersebut sehingga bisa menunjang mobilitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada semakin meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, dalam pelaksanaan kegiatan idealnya harus memperhatikan asas manfaat, asas daya guna dan asas pemerataan serta harus dapat menyertakan sebanyak mungkin komponen masyarakat.

Sebagai contoh di Provinsi Maluku saat ini banyak pengusaha kecil yang memiliki galangan kapal, bahkan mereka ada hampir di setiap kabupaten dan kota.

Kemudian dengan adanya persyaratan dari SKPD terkait, mereka telah berusaha untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mereka juga dikenakan kewajiban membayar pajak.

Sayangnya kebijakan SKPD terkait dalam melaksanakan kegiatannya begitu terkesan mengabaikan asas pemerataan ini sehingga selama paling tidak dua tahun ini kegiatan dimonopoli oleh dua perusahaan besar.

"Sudah saatnya kita menerapkan asas pemerataan, dan memberi kesempatan pada para pengusaha kecil ini agar mereka juga bisa sukses dan besar sehingga dampak positifnya akan bisa kita rasakan dalam jangka menengah dan panjang," kata Ridwan yang juga anggota komisi C DPRD Maluku. (MP-4)

Sobat baru saja selesai membaca :