Menuai Manfaat dari Krisis Diplomatik Qatar - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Menuai Manfaat dari Krisis Diplomatik Qatar, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia, Artikel Kabar, Artikel Politik, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Menuai Manfaat dari Krisis Diplomatik Qatar
link : Menuai Manfaat dari Krisis Diplomatik Qatar

Menuai Manfaat dari Krisis Diplomatik Qatar

BLOKBERITA -- Pengamat politik Timur Tengah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar, menilai krisis Qatar justru menjadi peluang Indonesia meingintensifkan perdagangan dengan Qatar.
Sebab, saat ini Qatar sedang diisolasi oleh Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya sehingga membutuhkan mitra perdagangan dari negara lain.
"Kita juga sebagai negara yang punya hubungan baik bisa saja kemudian memanfaatkan posisi untuk kemudian nimbrung dagang. Jadi ada orang krisis kita dagang bisa saja karena mereka bisa bayar," ujar Hamdan seusai acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
Ia menambahkan, meski sudah diisolasi sejumlah negara, dari sisi laut Qatar masih bisa menerima pengiriman barang dari negara lain, salah satunya Indonesia.
Jika nantinya Arab Saudi bereaksi terkait hubungan dagang Indonesia dan Qatar, pemerintah bisa menjelaskannya secara diplomatis.
"Kalau memang sangat dibutuhkan justru kita bisa mengirim banyak hal termasuk satu sisi ekonomi itu bisa kita. Kesempatan sebenarnya, kesempatan kita kalau betul-betul terisolasi kemudian bahan makanan tertutup kita bisa mengirim ke sana," lanjut dia.
Empat negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Selanjutnya, negara-negara itu menutup akses ke negara Teluk tersebut.
Hal ini merupakan dampak dari meningkatkan krisis yang dimulai dari hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin.
Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang keputusan itu, seperti dilansir laman Bloomberg, Senin (5/6/2017).
Keempat negara tersebut akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar. Selain itu, Arab Saudi juga akan menutup penyeberangan darat dengan negara tetangganya itu.

Bersikap Netral

Pengamat politik Timur Tengah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hamdan Basyar, menyatakan Indonesia harus tetap bersikap netral dalam menyikapi krisis Qatar.
Sebab, Indonesia selama ini menganut sikap politik bebas aktif dalam hal politik luar negeri.
" Saya kira kita harus dalam posisi yang tidak memihak sebaiknya. Kalau memihak posisi kita agak repot karena dengan Saudi dan Qatar baik, tak ada permasalahan," ujar Hamdan dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
Terlebih, secara ekonomi, Indonesia membutuhkan keduanya sebagai mitra kerja sama. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Indonesia tampil sebagai mediator.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah memanggil duta besar Qatar dan Arab Saudi untuk Indonesia ke kantornya untuk berdialog.
Ia menambahkan, jika Indonesia dalam hal ini berpihak ke Qatar, maka akan merugi. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji terbanyak di dunia.
" Qatar walaupun kecil itu penting karena bisa menjadi hubungan ekonomi kita di wilayah teluk. Posisi kita sebaiknya netral dan itu sudah dilakukan pak JK (Jusuf Kalla) kemarin," lanjut Hamdan.
Pemerintah Indonesia menyerukan negara-negara Arab mengutamakan dialog terkait pengucilan Qatar.
Sebagai negara Islam, negara-negara Arab diharapkan mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Apalagi, saat ini memasuki bulan Ramadhan.
Indonesia siap jika diminta untuk menjadi jembatan ke arah rekonsiliasi.
" Tidak lupa kami sampaikan bahwa kita, Indonesia, siap membantu apabila memang diperlukan," ujar Menlu RI Retno Marsudi.

Dorong Rekonsiliasi

Pemerintah Indonesia menyerukan negara-negara Arab mengutamakan dialog terkait pengucilan Qatar.
Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
"Kami meminta semua pihak menahan diri dan mengutamakan dialog serta rekonsiliasi," ujar Retno.
Sebagai negara Islam, negara-negara Arab diharapkan mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Apalagi, saat ini memasuki bulan Ramadhan.
Indonesia, lanjut Retno, siap jika diminta untuk menjadi jembatan ke arah rekonsiliasi.
"Tidak lupa kami sampaikan bahwa kita, Indonesia, siap membantu apabila memang diperlukan," ujar Retno.
Secara langsung, Retno sudah berkomunikasi dengan menteri luar negeri negara-neraga Arab terkait hal itu. Salah satunya Arab Saudi dan Qatar.
"Sekali lagi, perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk kawasan itu, tapi juga untuk dunia," ujar dia.
Seperti dikutip Kompas.id, pemerintah Qatar siap menerima upaya mediasi guna meredakan ketegangan antara Qatar dan negara-negara Arab lain.
Pemerintah Qatar juga menyatakan, perbedaan pendapat yang tajam tetap dapat diselesaikan melalui dialog.
Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, Mesir, Libya, Maladewa dan Mauritius memutus hubungan diplomatik dengan Qatar.
Pemutusan relasi diplomatik dilakukan dengan alasan Qatar selama ini menjadi sponsor bagi kelompok-kelompok ekstrem.
Tak cukup memutus hubungan diplomatik, Arab Saudi, UEA, dan Bahrain juga menutup wilayah darat dan udara bagi Qatar.
Hal ini membuat Qatar terkucil karena angkutan darat dan udara mereka tak lagi bisa melintasi Arab Saudi, UEA, serta Bahrain yang terletak di sekeliling negara itu.

Negara Muslim Non Arab Terganggu

Perseteruan diplomasi di kawasan Teluk berupa pengucilan Qatar oleh sejumlah negara Arab lainnya menempatkan negara-negara muslim non-Arab dalam posisi pelik.
Malaysia dan Pakistan terancam harus memihak. Sementara Indonesia berusaha bersikap netral antara Arab Saudi dan Iran.
Negara-negara muslim non-Arab, seperti dilaporkan Deutshe Welle, Rabu (7/6/2018), ikut terjebak dalam perseteruan di Teluk Persia antara Arab Saudi dan Qatar.
Malaysia dan Pakistan menghadapi dilema terbesar menyusul kedekatan kedua negara dengan Riyadh dan Doha.
Pada Februari lalu, Malaysia menerima kedatangan Raja Salman yang menandai kunjungan Kerajaan Arab Saudi pertama sejak lebih dari satu dasawarsa.
Sebulan berselang Kuala Lumpur menandatangani kerja sama pertahanan dengan Qatar.
Seorang sumber di pemerintah Malaysia mengatakan, upaya Kuala Lumpur memperkuat hubungan dengan Qatar, termasuk kunjungan menteri luar negeri bulan lalu, akan menjadi bumerang.
"Kami mengambil risiko terlalu besar dengan mendukung Qatar," ujarnya kepada kantor berita Reuters.
Perseteruan diplomatik antara Qatar dengan lima negara Arab diyakini merupakan manuver tidak langsung untuk mengisolasi Iran dan menempatkan negara muslim non Arab "dalam posisi yang tidak nyaman," kata James Dorsey, pengamat senior di S Rajaratnam School of International Studies, Singapura.
"Saudi melihat Iran sebagai sumber ancaman teror, lebih besar ketimbang Islamic State (ISIS, Red). Dan banyak negara Muslim non-Arab yang mungkin tidak sepakat dengan hal tersebut," tuturnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Selasa (6/6/2017), mendapat telepon dari Menlu Iran Mohammad Javad Zarif untuk membahas krisis di Teluk, demikian juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir.
Jakarta lalu menyerukan rekonsiliasi dan dialog untuk meredakan ketegangan.
Sementara Pakistan yang memiliki hubungan erat dengan Riyadh juga tidak ingin memancing amarah Iran atau Qatar.
Islamabad tahun lalu menandatangani perjanjian dagang dengan Doha untuk mengimpor 3,75 juta ton gas alam cair.
Sebab itu Islamabad memilih sikap diam dalam menyikapi krisis di Teluk. "Pakistan harus sangat berhati-hati.
Menurut pendapat saya, hanya ada satu opsi buat Pakistan, yakni bersikap netral," kata pensiunan perwira tinggi angkatan darat, Jendral Shaukat Qadir.

[mrbin /Afp /Deutsche Welle/ kmps]

Sobat baru saja selesai membaca :