Tunggakan Raskin Di Maluku Rp2,4 Miliar - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Tunggakan Raskin Di Maluku Rp2,4 Miliar, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Tunggakan Raskin Di Maluku Rp2,4 Miliar
link : Tunggakan Raskin Di Maluku Rp2,4 Miliar

Tunggakan Raskin Di Maluku Rp2,4 Miliar

Ambon, Malukupost.com - Tunggakan harga beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang sekarang telah berganti dengan sebutan beras rakyat sejahtera di Maluku tersisa Rp2.492.000.000.

"Kami sedang berusaha agar pemerintah kabupaten dan kota yang sampai hari ini masih memiliki tunggakan agar segera dilunasi," kata Kepala Devisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku Mahmud Hentihu di Ambon, Jumat (7/4).

Dia mengatakan, tunggakan yang paling besar yakni Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebesar Rp1,138 miliar terhitung sejak tahun 2016 sampai 2017.

"Sebagian kecamatan di Malteng yang sudah melunasi diantaranya Kecamatan Amahai, Teluk Elpaputi, Seram Utara, Seram Barat, Kobi, Saparua, Nusalaut," ujarnya.

Sedangkan daerah-daerah lain yang masih mempunyai tunggakan termasuk Kota Ambon sebesar Rp21 juta yakni Kecamatan Nusaniwe tahun 2016, kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebesar Rp251 juta, Seram Bagian Barat (SBB) Rp462 juta, Kabupaten Buru Rp285 juta, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Rp 279 juta, Maluku Tenggara Barat (MTB) senilai Rp56 juta.

"Kecuali Kabupaten Kepulauan Aru yang memang mempunyai tunggakan Raskin juga namun tertunda akibat terjadi perubahan sistem pembayaran pada pemerintah daerah (Pemda) setempat, sebab beras Raskin jatah kabupaten yang satu ini dibayar oleh pihak Pemda," ujarnya.

Jadi gratis untuk masyarakat yang ada di kabupaten tersebut, lanjutnya, terhitung sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Karena itu tunggakan untuk Kabupaten Aru ini tetap akan dibayarkan sebab biayanya ada hanya saja terjadi perubahan sistem itu sehingga agak tertunda, Bulog beranggapan lunas.

Mahmud mengatakan, sekarang ini Bulog sedang berupaya bersama pihak Kejaksaan Maluku sebagai mitra dan telah mengambil sikap dengan akan memanggil pihak-pihak yang mempunyai tunggakan ini.

"Kemungkinan besar tunggakan ini berada di tangan-tangan oknum tertentu, sebab pada saat penyaluran masyarakat langsung membeli, jadi tidak ada hutang," katanya. (MP-5)

Sobat baru saja selesai membaca :