Judul : DPRD Maluku Agendakan Pengawasan Proyek Sarana Pembangunan Infrastruktur
link : DPRD Maluku Agendakan Pengawasan Proyek Sarana Pembangunan Infrastruktur
DPRD Maluku Agendakan Pengawasan Proyek Sarana Pembangunan Infrastruktur
"Kami sudah melakukan rapat kerja dengan mitra-mitra terkait dan meminta berbagai dokumen yang ada, dan akan disusun jadwal kunjungan pengawasan ke setiap lokasi," kata wakil ketua komisi C, Ayu Hindun Hasanusy di Ambon, Kamis (2/3).
Mitra terkait komisi C di antaranya Dinas PUPR Maluku, Dinas Perhubungan, Balai Sungai dan Balai Jalan Maluku, ASDP, Perindustrian dan Perdagangan, serta BUMD milik pemprov.
Menurut dia, komisi ingin melihat realisasi anggaran yang sudah dipakai selama tahun anggaran 2016 untuk pembangunan fisik proyek infrastruktur di lapangan, termasuk proyek pemberdayaan masyarakat.
"Hampir semua SKPD sudah memberikan data secara lengkap dan komisi minta harus ada staf yang mendampingi saat pengawasan karena mengetahui persis pekerjaan itu dilaksanakan dan menjawab apa pertanyaan komisi," katanya.
Dia juga mengakui kalau Balai Sungai Maluku sangat banyak program fisiknya yang akan dievaluasi seperti paket pembangunan jaringan irigasi, rehab bendungan, sarana/prasarana air baku, pembangunan dan rehabilitasi maupun talud pengaman pantai dan anggarannya dibagi per paket untuk setiap kegiatan secara rinci.
"Nantinya kita ke lapangan melihat apakah fisiknya sama dengan realisasi atau tidak, karena dalam laporan dikatakan pekerjaan lapangan sudah 100 persen realisasi," ujar Ayu Hindun.
Agenda pengawasan dewan awal Maret biasanya bertepatan dengan musim hujan dan badai sehingga BMKG mengeluarkan larangan bagi kapal laut untuk berlayar.
Kemudian kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD untuk melakukan tugas pengawasan, sementara dananya juga terbatas.
Misalnya ada proyek infrastruktur di Bula, Ibu Kota Kabupaten seram Bagian Timur, lalu objek lainnya yang akan diawasi juga berada di pulau lain tetapi anggaran perjalanannya hanya sampai di Bula.
"Untuk menjangkau pulau lain harus membutuhkan biaya tambahan, sehingga terkadang publik menilai pengawasan DPRD tidak efektif, padahal kondisinya tidak seperti itu," kata Ayu Hindun. (MP-6)
Sobat baru saja selesai membaca :
DPRD Maluku Agendakan Pengawasan Proyek Sarana Pembangunan Infrastruktur
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang DPRD Maluku Agendakan Pengawasan Proyek Sarana Pembangunan Infrastruktur dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: DPRD Maluku Agendakan Pengawasan Proyek Sarana Pembangunan Infrastruktur link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2017/03/dprd-maluku-agendakan-pengawasan-proyek.html