Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan

Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia, Artikel Kabar, Artikel Politik, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan
link : Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan

Baca juga


Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan

BLOKBERITA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para  pejabat pemerintahan agar jangan terlibat jual beli jabatan karena tindakan ini akan merusak karir pejabat itu sendiri.

" Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT, jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat," kata Tjahjo, seusai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Jambi, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (6/12/2017).

Ia mengatakan,selain perencanaan anggaran, mutasi jabatan juga merupakan area rawan korupsi.

"Apapun mutasi harus prestasi yang diutamakan jangan karena memberi upeti," kata Tjahjo.

Dia mencontohkan, Bupati Klaten yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap terkait proses mutasi jabatan.

" Untuk yang lain agar hati-hati bahwa apapun jabatan jangan dijualbelikan. Itu adalah prestasi dan jenjang karir. Jangan sampai prestasi dan jenjang karir seorang PNS terganjal/terpotong hanya karena upeti. Itu aja intinya," ujar dia. 

Mendagri mengatakan, korupsi merupakan salah satu ancaman negara.
Pada tahun 2016, KPK memecahkan rekor MURI dengan banyak menangkap OTT aparatur negara.

" DPRD dalam fungsi pengawasannya juga harus memahami area rawan korupsi. Seperti yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, pajak dan pelicin mutasi," kata dia.  (bin/antara/kmpscom)


Sobat baru saja selesai membaca :

Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan

Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.

Telah selesai dibaca: Merespon Kasus Klaten, Mendagri "Warning" Fenomena Jual Beli Jabatan link yang gunakan: https://cepotpost.blogspot.com/2017/01/merespon-kasus-klaten-mendagri-warning.html

Subscribe to receive free email updates: