Massa Aksi 19 Desember Ditangkap, Legislator Sebut Polisi Ingkar Janji - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Massa Aksi 19 Desember Ditangkap, Legislator Sebut Polisi Ingkar Janji, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Massa Aksi 19 Desember Ditangkap, Legislator Sebut Polisi Ingkar Janji
link : Massa Aksi 19 Desember Ditangkap, Legislator Sebut Polisi Ingkar Janji

Massa Aksi 19 Desember Ditangkap, Legislator Sebut Polisi Ingkar Janji

Barang-barang milik massa aksi yang disita polisi - Foto: Zely Ariane

Jayapura -- Penangkapan sejumlah massa aksi damai peringatan Hari Trikora, 19 Desember yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) disejumlah wilayah di Papua menuai protes dari legislator Papua, Laurenzus Kadepa.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Keamanan itu menilai, polisi dijajaran Polda Papua ingkar janji.

"Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua menyatakan, kedepan polisi akan menggunakan cara-cara persuasif dan humanis dalam penanganan berbagai aksi demo di Papua. Tapi buktinya, setiap kali masyarakat Papua ingin menyampaikan aspirasi, selalu saja dihadang, ditangkap dan lainnya," kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Senin (19/12/2016).

Menurutnya, informasi yang ia dapat, sejak Minggu (18/12/2016), sehari sebelum aksi damai peringatan Hari Trikora, 19 Desember, sejumlah orang di berbagai daerah di Papua ditangkap. Polisi melakukan penyisiran hingga ke asrama-asrama mahasiswa dan sekertariat berbagai organisasi.

"Kalau memang kepolisian tak bisa mewujudkan apa yang telah disampaikan. Tak perlu berjanji. Masyarakat kini sudah pintar dan bisa menilai kinerja aparat kepolisian. Jangan hanya menyatakan akan melakukan pendekatan persuasif dan humanis, tapi tak bisa diwujudkan," ucapnya.

Katanya, sejak Presiden RI pertama, Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora), 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta sejak itu juga muncul perdebatan antara kelompok pro Papua merdeka dan kelompok NKRI harga mati. Sejak itu ada dugaan telah banyak orang tak berdosa menjadi korban. Baik dari kelompok pro Papua merdeka maupun pro Indonesia. Pemerintah harus punya kebijakan dan solusi mengakhiri secara terbuka dan humanis.

"Saya tidak mengintervensi tugas kepolisian dalam melakukan pengamanan setiap aksi demo. Baik yang dilakukan KNPB maupun organisasi lain. Namun sebagai wakil rakyat, saya punya hak berbicara jika ada hal yang berdampak pada rakyat saya. Saya melihat tidak ada ruang bagi rakyat menyampaikan aspirasi merupakan citra buruk. Wajar kinerjanya dipertanyakan terus oleh komunitas internasional," katanya.

Baca juga: Larang Aksi Damai 19 Desember, Kepolisian Mulai Penangkapan Sejak Malam

Peringatan Hari Trikora, 19 Desember di berbagai wilayah di Papua diwarnai serangkaian penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian.

Di Wamena, dilaporkan kurang lebih 30 orang aktivis KNPB ditangkap ketika polisi melakukan penyisiran disejumlah titik hingga ke Sekretariat KNPB setempat, Minggu malam (18/12/2016).

Di Nabire, dilaporkan kurang lebih 35 orang massa KNPB ditangkap kepolisian setempat. Sementara di Kota Jayapura, aksi di Ekspo, Waena dibubarkan paksa polisi. Informasi yang didapat Jubi, tujuh orang ditangkap polisi.

"Sedikitnya kurang lebih 200 orang ditangkap di beberapa kota di Papua dan Jawa," kata Veronica Koman, pengacara aktivis pejuang kemerdekaan Papua, Filep Karma ketika dihubungi Jubi. (*)

Sobat baru saja selesai membaca :