Filep Karma: Referendum Menjadi Solusi win win dan Demokratis - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Filep Karma: Referendum Menjadi Solusi win win dan Demokratis, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Filep Karma: Referendum Menjadi Solusi win win dan Demokratis
link : Filep Karma: Referendum Menjadi Solusi win win dan Demokratis

Filep Karma: Referendum Menjadi Solusi win win dan Demokratis

Filep Karma saat ditemui dalam acara pelantikan bupati dan wakil bupati untuk enam kabupaten di Aula Sasana Krida, Kota Jayapura, Rabu (17/2/2016).

Jakarta, Tabloid-WANI -- Aktivis Papua, Filep Karma, meminta pemerintah untuk segerah mengadakan referendum Papua Merdeka.

Dengan referendum, masyarakat bisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka dan menjadi negara sendiri.

"Kita buktikan apakah mayoritas masyarakat Papua memang menginginkan tetap di NKRI atau merdeka," kata Filep dalam jumpa pers di Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Jika memang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka ia bersama aktivis Papua merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut.

(Baca: Aktivis Papua Merdeka: Kami Tak Butuh Infrastruktur)

Tidak akan lagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI.

Sebaliknya, jika masyarakat Papua menginginkan keluar dari Indonesia, maka pemerintah harus menerimanya.

"Referendum menjadi solusi win win dan demokratis," ucap dia.

(Baca: Wiranto: Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan dengan Mufakat)

Filep mengaku, pihaknya sudah pernah mengusulkan referendum pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008.

Permintaan itu disampaikan melalui orang dekat SBY yang berkunjung ke Papua. Namun, tidak ada tanggapan dari pemerintah SBY saat itu.

(Baca: Penyelesaian Nonyudisial, Korban Biak Berdarah Minta Referendum)

Sementara pada era Presiden Joko Widodo, ia mengaku belum memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan ini secara langsung karena pemerintah yang tidak memberi kesempatan.

"Pemerintah tidak terbuka," ucap dia.

Filep bebas pada pada November 2015 setelah menjalani 11 tahun penjara dari 15 tahun vonis yang dijatuhkan akibat mengibarkan bendera bintang kejora-simbol separasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sobat baru saja selesai membaca :