APBN Direvisi, DBH Sulteng Dipotong Rp5 Miliar - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: APBN Direvisi, DBH Sulteng Dipotong Rp5 Miliar, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Sulteng, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : APBN Direvisi, DBH Sulteng Dipotong Rp5 Miliar
link : APBN Direvisi, DBH Sulteng Dipotong Rp5 Miliar

APBN Direvisi, DBH Sulteng Dipotong Rp5 Miliar

Ilustrasi

Palu, Jurnalsulteng.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sulawesi Tengah Patta Tope mengatakan dana bagi hasil (DBH) untuk daerah ini dipotong oleh pemerintah pusat sebesar Rp5 miliar akibat revisi APBN Perubahan tahun 2016.

Ia mengatakan, revisi APBN Perubahan tersebut ikut mempengaruhi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016.

Menurut dia, ada tiga hal yang memengaruhi yakni pemotongan dana alokasi khusus (DAK), pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan sejumlah program pemerintah pusat di Sulteng dipastikan akan tertunda.

"Untuk nilai DAK yang dipotong saya lupa berapa besarnya, tetapi untuk DBH, Sulteng terkena imbas Rp5 miliar," ungkapnya.

Sementara itu, terkait serapan APBD Sulteng tahun 2016 sampai bulan Agustus, yang masih berada pada angka 52,99 persen, dia mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU).

"Untuk dua daerah di Sulteng, Banggai dan Banggai Kepulauan bukan di potong tapi ditunda, karena pemerintah pusat memperkirakan bahwa serapan anggaran akhir tahun tidak sesuai target," ujarnya, Selasa (20/9/2016).

Untuk Pemprov Sulteng, Patta Tope tetap optimistis bahwa serapan anggaran nantinya masih berada pada angka 90 persen.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan untuk melakukan pemangkasan APBN perubahan sebesar Rp133 triliun.

Angka tersebut berdasarkan pengurangan belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun. Selain itu, dana transfer daerah pun ikut dipangkas sebanyak Rp68,8 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemotongan diarahkan ke aktivitas yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan dinas, konsinyering, dan pembangunan gedung pemerintah.

Menkeu menyatakan ada tiga faktor yang mendorong revisi APBN-P 2016. Pertama, tekanan yang berat dari sisi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir. Lalu melemahnya volume dan aktivitas perdagangan dan kondisi ekonomi global yang masih melemah. (***)

Source; Antara

Sobat baru saja selesai membaca :