Pengamanan Laut Tidak Bisa Dilakukan Satu Negara - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Pengamanan Laut Tidak Bisa Dilakukan Satu Negara, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Pengamanan Laut Tidak Bisa Dilakukan Satu Negara
link : Pengamanan Laut Tidak Bisa Dilakukan Satu Negara

Pengamanan Laut Tidak Bisa Dilakukan Satu Negara

Pengamanan wilayah laut sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja walau pun masuk yuridiksi negara tersebut dalam mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

Ambon, Malukupost.com : Pengamanan wilayah laut sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja walau pun masuk yuridiksi negara tersebut dalam mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

"Perlu ada kerjasama internasional seperti yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam skop Asia untuk bersama-sama menjaga wilayah laut," kata anggota komisi B DPRD Maluku, Samson Atapary, di Ambon, Jumat (26/8).

Indonesia memiliki wilayah laut begitu luas dengan aparatnya terbatas, jadi kesinambungan laut di Maluku ini bukan hanya kepentingan Maluku atau Indonesia tetapi juga dunia.

Menurut Samson, kalau dianalisa dari data-data yang ada, maka banyak kapal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan mereka berasal dari negara-negara Asia seperti Thailand, Tiongkok, Philipina, atau Malaysia.

"Kalau di luar negara itu kita belum melihat seperti Eropa atau Amerika karena tidak ada illegal fishing yang dilakukan dalam perairan Indonesia," ujarnya.

Makanya, kenapa pemerintah lebih fokus ke negara-negara Asia yang potensi ilegal fishingnya di wilayah perairan Indonesia cukup tinggi.

Tujuan utama dari kerjasama ini supaya negara yang bersangkutan pun, kalau ada penegakan hukum terhadap nelayan mereka bisa diterima sebagai masalah yuridiksi wilayah Indonesia.

Kemudian diharapkan negara yang bersangkutan yang nelayannya ekspansi ke wilayah Indonesia ini bisa dibicarakan sehingga tidak lagi ada pencurian ikan dan sebagainya karena ini bukan saja untuk kepentingan Indonesia tetapi dunia.

"Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sangat tepat meski agak terlambat, tetapi yang telah dilakukan ini terutama guna mengurangi aktivitas pencurian ikan dan lalu lintas kapal yang tanpa berizin masuk dalam yuridiksi perairan Indonesia," katanya.

Sobat baru saja selesai membaca :