Dianggap Usang, Perda Ketertiban Umum Akan Direvisi - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Dianggap Usang, Perda Ketertiban Umum Akan Direvisi, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Dianggap Usang, Perda Ketertiban Umum Akan Direvisi
link : Dianggap Usang, Perda Ketertiban Umum Akan Direvisi

Dianggap Usang, Perda Ketertiban Umum Akan Direvisi

Pansus III DPRD Kota Ambon, akan melakukan revisi Perda No 7 tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum karena dianggap sudah usang dan tidak layak berlaku dalam perkembangan daerah yang begitu maju.

AMBON, Malukupost.com : Pansus III DPRD Kota Ambon, akan melakukan revisi Perda No 7 tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum karena dianggap sudah usang dan tidak layak berlaku dalam perkembangan daerah yang begitu maju.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Ambon, Taha Abubaka, Senin (22/8) di Ambon mengatakan akan melakukan revisi tehadap Perda milik satuan Polisi pamong Parja tersebut.

"Peraturan Daerah No. 07/1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum siap untuk kami revisi, apalagi perda ini sangat membatasi ruang gerak dari Satpol-PP," ujar Abubakar.

Dijelaskan, Revisinya perda dimaksud atas usulan pemerintah daerah cq Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Ambon.

Dirinya menambahkan, pansus III akan melakukan penelusuran lebih mendalam setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kota Depok. Kunjungan kerja dimaksud guna melihat secara langsung metode penerapan dari perda yang akan direvisi.

Menurut Abubakar, sesuai hasil rapat bersama Perda 07/1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum akan diganti dengan Keamanan dan Ketertiban Umum (KKU)

Perda tersebut, lanjut dia, akan direvisi menjadi Perda KKU yang tugas dan tanggungjawabnya akan menjadi luas dan membawahi beberapa instansi seperti Dinas Tata Kota, PU, Sosial dan beberapa instansi teknis lainnya.

“Disamping itu, kita akan membahas seusai melakukan tanggungjawab kunjungan kerja di Kota Depok," tandasnya. (MP-8)

Sobat baru saja selesai membaca :