Kantor ULMWP Anim-Ha di Merauke Didatangi BIN Indonesia - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Kantor ULMWP Anim-Ha di Merauke Didatangi BIN Indonesia, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Kantor ULMWP Anim-Ha di Merauke Didatangi BIN Indonesia
link : Kantor ULMWP Anim-Ha di Merauke Didatangi BIN Indonesia

Kantor ULMWP Anim-Ha di Merauke Didatangi BIN Indonesia

FOTO: Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) kolonial Indonesia di Merauke saat mendatangi Kantor ULMWP Wilayah Anim-Ha, Jumat (17/07/2020).

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

MERAUKE | "Setiap saat kantor Anim-Ha di kunjungi BIN (Badan Intelijen Negara) dari sejak bulan Oktober 2019 sampai skrang bulan Juli 2020" kata Ketua Legislatif ULMWP Anim-Ha, Ibu Panggrasia Yeem, Jumat (17/07/2020).

Menurutnys, setiap kali kedatangan, yang dibicarakan oleh mrerka adalah:

ULMWP kerja apa?
Pertanyaan soal pembangunan dan pelanggaran HAM

Kata Yeem, ULMWP adalah Lembaga Penyatuan organ-organ perjuangan untuk membentuk pemerintahan sendiri dalam persiapan menuju negara West Papua, karena ULWMP sudah menganut sistem Trias Politica yang terdiri atas Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Lajutnya, kalau pembangunan sejak Indonesia masuk di Papu dengan mandataris pembangunan 1 Mei 1963 - 1 Mei 1988, Indonesia sebagai wali untuk membangun siapkan pemerintahan Papua, barulah kemudian Indonesia pulang. Sejak 1988 - 2000 kekosongan hukum di Papua, hingga tahun 2000 bangsa Papua minta Merdeka tapi indonesia tawar Otsus di Pacific dan Septmber 2000 di sidang majelis umum dengan keputusan Otsus di Papua 25 tahun lagi dan orang Papua di bunuh di perkosa di aniaya kemudian Indonesia jalankan Otsus di Papua, maka sekarang tidak usah bicara Otsus lagi, tapi Bapa-bapa intel tolng sampaikan kepada Presiden Indonesia dan menteri-menteri terkait untuk terima ke PBB dan berunding dengan ULMWP, karena indonesia rebut Papua juga hasil Indonesia dan Belanda duduk di markas besar PBB di New York yang menghasilkan New York Agreement 15 Agustus 1962.

Maka sekarang yang punya negri adalah orang Papua jadi, harus duduk dengan ULMWP di PBB.

Kenapa Indonesia bisa duduk dengan Belanda, tetapi kalo orang Papua tidak.

Kalau pelangaran HAM di Papua sejak Ir. Sukarno komandangkan Trikora di Jogyakart 19 Desember 1961 sampai sekarang, baru kenapa Indonesia tidak terima Dewan HAM PBB datang ke Papua.

Itulah sedikit jawaban saya Panggrasia Yeem, ketua legislatif ULMWP wilayah Anim-Ha.

Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Wilayah Anim-Ha "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Sobat baru saja selesai membaca :