Astaga..!! Kabid SMP Dikor Ambon Bohongi DPRD - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Astaga..!! Kabid SMP Dikor Ambon Bohongi DPRD, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Astaga..!! Kabid SMP Dikor Ambon Bohongi DPRD
link : Astaga..!! Kabid SMP Dikor Ambon Bohongi DPRD

Astaga..!! Kabid SMP Dikor Ambon Bohongi DPRD

Ambon, Malukupost.com - Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikor) Pemkot Ambon dinilai melakukan pembohongan terhadap laporan penambahan sekolah pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). pasalnya dari 10 sekolah yang dilaporkan tahun ini akan melaksanakan UNBK, masih belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Jusuf Latumeten, Selasa (21/3) usai melaksanakan on the spot komisi ke sejumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK menemukan masih banyak sekolah yang fasilitas pendukung UNBK belum terpenuhi.

"Dari 10 sekolah yang dilaporkan, kami telah mendatangi empat SMP yakni SMP Negeri 1, 2 dan 4 Ambon serta SMP kalam Kudus. dan dari kunjungan tersebut kami hanya menemukan satu sekolah yakni SMP Kalam Kudus yang memiliki fasilitas lengkap pendukung UNBK. sementara untuk sekolah lainnya, belum terpenuhi sama sekali," ungkapnya.

Latumeten katakan, menurut beberapa kepala sekolah, kekurangan dari masing-masing lembaga pendidikan pada tingkat SMP antara lain komputer dan ruang kelas yang belum memenuhi standar pelaksanaan UNBK, telah disampaikan pihak sekolah ke Dikor, bahkan dalam rapat terakhir beberapa waktu lalu bersama panitia provinsi pun telah disampaikan.

karena itu, lanjut Latumeten, jika lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Ambon khususnya pada tingkatan SMP belum bisa melaksanakan UNBK. Janganlah pihak dinas menyampaikan laporan yang nantinya mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

"Baiknya jika ingin meningkatkan mutu dan kualitas suatu lembaga pendidikan, pihak Dinas terkait tentunya harus mengimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. jangan kemudian memberikan suatu pernyataan yang tidak pasti. karena ini sama saja dengan melakukan pembohongan publik," tandasnya

Latumeten menambahkan, jika lembaga pendidikan yang belum mampu melaksanakan UNBK karena segala kekurangan yang ada. maka sebaiknya jangan dipaksakan untuk melaksanakan UNBK. Dan kesempatan UNBK hanya perlu diberikan kepada lembaga pendidikan yang telah siap baik dari segi fasilitas dan infrastrukturnya saja.

"Jangan kita paksakan banyak sekolah pelaksanaan UNBK tetapi tidak mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. hal ini akan berdampak buruk bagi mutu pendidikan dan kualitas generasi bangsa di Kota Ambon," pungkasnya.

Menurut Latumeten, dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan pemanggilan terhadap Dikor Kota Ambon khusus Bidang SMP. untuk mempertanggungjawabkan laporan mereka terkait penambahan 10 sekolah pelaksana UNBK tersebut. (MP-8)

Sobat baru saja selesai membaca :