Ambassador ULMWP: Masalah West Papua 'dibungkam' Ketika Diangkat dalam Forum PBB - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Ambassador ULMWP: Masalah West Papua 'dibungkam' Ketika Diangkat dalam Forum PBB, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Ambassador ULMWP: Masalah West Papua 'dibungkam' Ketika Diangkat dalam Forum PBB
link : Ambassador ULMWP: Masalah West Papua 'dibungkam' Ketika Diangkat dalam Forum PBB

Ambassador ULMWP: Masalah West Papua 'dibungkam' Ketika Diangkat dalam Forum PBB

Pembicara West Papua, John Anari ... dibungkam di forum Majelis Umum yang membahas masalah penentuan nasib sendiri. Gambar: tangkapan layar UNwebcast / PMC

New York -- Pembicara, John Anari, duta besar untuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatakan bahwa, West Papua berada di bawah pendudukan yang ditunjuk PBB dan bahwa PBB memiliki kewajiban hukum berdasarkan pasal 85 bagian 2 dari piagamnya untuk menempatkan masalah ini. Pendudukan PBB yang disahkan pada tahun 1962 oleh resolusi Majelis Umum 1752 dalam agenda Dewan Perwalian PBB.

Lihat juga: Foto: Ambassador ULMWP untuk PBB

Namun di sela-sela penyampaiannya, moderator menyela Anari dan kemudian ketika dia [John Anari] mencoba untuk [melanjurkan] mengangkat masalah lagi, dia [moderator] memotongnya dan melanjutkan ke pembicara berikutnya.

Ini bukan pertama kalinya PBB menyensor informasi dan permintaan tentang West Papua.

Permintaan yang sama dinyatakan dengan jelas di Forum Permanen tentang Masalah Masyarakat Adat (PFII) 2016, namun forum tidak menyebutkan permintaan dalam laporannya ke Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yang memiliki kekuatan untuk menempatkan masalah dalam agenda agenda PBB.

Tahun ini, selain menyampaikan lagi permintaan West Papua kepada PFII, Anari memanfaatkan undangan dari Presiden Majelis Umum PBB untuk menghadiri sebuah forum mengenai penentuan nasib sendiri bagi penduduk asli ketika moderator forum berusaha membungkamnya.

Anari melanjutkan, dengan menegaskan permintaannya agar PBB mematuhi kewajiban piagamnya dan mengakui tanggung jawabnya atas konsekuensi dari otorisasi Majelis Umum pendudukan militer PBB di Papua.

Mungkin ada peluang tambahan minggu ini bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memenuhi piagam dan janji untuk memajukan hak asasi manusia, tetapi jika minggu dan tahun-tahun terakhir ada indikasi prospeknya tidak baik.

Andrew Johnson adalah veteran 20 tahun di the Australia West Papua Association, yang mengkhususkan diri dalam penelitian dan analisis sejarah.

Posted by: Admin
Copyright ©Asia Pacific Report "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Sobat baru saja selesai membaca :