Bupati MTB Terima Hasil Pemeriksaan BPK Maluku - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Bupati MTB Terima Hasil Pemeriksaan BPK Maluku, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Bupati MTB Terima Hasil Pemeriksaan BPK Maluku
link : Bupati MTB Terima Hasil Pemeriksaan BPK Maluku

Bupati MTB Terima Hasil Pemeriksaan BPK Maluku

Bupati MTB, Petrus Fatlolon

Ambon, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon menerima hasil pemeriksaan pengelolaan pertanggungjawaban modal tahun anggaran 2017/2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (16/1).

"Hasil audit ini merupakan laporan hingga 31 Oktober 2018. Jadi ini masih hasil audit sementara," ujarnya.

Menurut Fatlolon, untuk tahun anggaran 2018 nanti, hasil audit finalnya akan diterima setelah Pemkab MTB berikan laporan pada tanggal 31 Maret 2019.

"Jadi kira-kira hasil akhir sekitar Juni baru hasil audit keseluruhan untuk seluruh kegiatan pembangunan 2018,"katanya.

Fatlolon menandaskan, hasil arahan dari BPK adalah harus ada pembenahan aset daerah dan hutang pihak ketiga

"Ada dua hal yang harus dibenahi, ini yang menjadi rekomendasi utama dari BPK," tegasnya.

Dijelaskan Fatlolon, mengenai aset-aset daerah, karena MTB merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga pembenahan aset yang pertama dilakukan menyangkut dengan aset-aset berupa bangunan, kemudian dilanjutkan pembenahan aset yang bergerak.

"Sudah 19 tahun persoalan aset belum terselesaikan. Tadi kita sudah berkomitmen untuk membenahi masalah aset di MTB secara bertahap," ungkapnya.

Fatlolon menambahkan, rata-rata kabupaten pemekaran mempunyai persoalan yang sama tentang aset-aset daerah dan hutang pada pihak ketiga.

"Kalau kita di MTB, hutang pihak ketiga ini cukup besar, karena itu harus ada panitia khusus untuk melakukan pelayanan aktif, kemudian mengakui sebagai hutang daerah. Setelah diakui, kemudian dibicarakan dengan DPRD untuk pembayarannya," pungkasnya.

Sekedar diketahui, penerimaan hasil pemeriksaan BPK juga dihadiri Ketua DPRD MTB, Kabag Keuangan MTB, Kepala Inspektorat MTB. (MP-8)

Sobat baru saja selesai membaca :