Kantor Imigrasi Akan Dibangun Di Kabupaten MTB Dan MBD - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Kantor Imigrasi Akan Dibangun Di Kabupaten MTB Dan MBD, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Kantor Imigrasi Akan Dibangun Di Kabupaten MTB Dan MBD
link : Kantor Imigrasi Akan Dibangun Di Kabupaten MTB Dan MBD

Kantor Imigrasi Akan Dibangun Di Kabupaten MTB Dan MBD

Ambon, Malukupost.com - Untuk melakukan pengawasan terhadap daerah perbatasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Maluku merencanakan membangun dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor Imigrasi di daerah perbatasan, yakni di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

“Saat ini sudah ada dua UPT Imigrasi, yakni di Kota Ambon dan Tual, kemudian akan dibuka lagi dua lagi di MTB dan MBD,”ujar Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provisni Maluku Drs. Priyadi, Bc. IP, M.Si, usai memimpin upacara apel sekaligus deklarasi janji kinerja tahun 2018, di Lapas Kelas II A Ambon, Senin (8/1).

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pembangunan kedua UPT imigrasi tersebut.

“Tahun lalu kita sudah berkoordinasi, bahkan tempat sudah dikasih, tinggal menunggu proses lebih lanjut. Mudah-mudahan segera bisa diselesaikan,”ungkapnya.

Dijelaskan Priyadi, selain rencana membangun dua UPT Imigrasi, pihaknya juga menata dan memperkuat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Dengan melibatkan seluruh stakeholder di wilayah perbatasan.

“Sehingga masuknya orang asing tidak hanya memberikan manfaat terhadap aspek penegakan hukum dan keamanan semata, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terlepas dari hal tersebut, ditanya mengenai upaya Kanwil Kemenkumham Maluku mengatasi over kapasitas di seluruh lapas, Priyadi mengakui di Maluku masih relatif belum mengalami over kapasitas yang signifikan, tetapi program untuk pencegahan terhadap hal tersebut telah dilakukan. Salah satunya melalui retribusi, yang sudah dimulai sejak tahun 2017 dan semuanya berjalan dengan baik.

“Jadi kita dekatkan narapidana dengan keluarganya, namun untuk pidana diatas 2 tahun kita siapkan tetap berada di wilayah Ambon,”pungkasnya. (MP-7)

Sobat baru saja selesai membaca :