Pemkot Ambon Berfokus Tata Aset Untuk Peroleh Opini WTP - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Pemkot Ambon Berfokus Tata Aset Untuk Peroleh Opini WTP, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Pemkot Ambon Berfokus Tata Aset Untuk Peroleh Opini WTP
link : Pemkot Ambon Berfokus Tata Aset Untuk Peroleh Opini WTP

Pemkot Ambon Berfokus Tata Aset Untuk Peroleh Opini WTP

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota Ambon akan berfokus menata aset bergerak dan tidak bergerak agar laporan keuangan daerahnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Aset daerah menjadi fokus kami, karena dari segi administrasi keuangan cukup baik, tetapi dari segi pembukuan dan pembuktiannya harus mendapat perhatian terutama terhadap aset," kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Kamis (6/7).

Diakuinya, kendala yang terjadi selama ini aparatur pemerintah tidak pernah melaporkan aset organisasi perangkat daerah (ODP) untuk didata sebagai aset daerah.

"Tidak sinkronnya administrasi keuangan dan data aset menjadi salah satu faktor Kota Ambon sampai saat ini masih meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK perwakilan Maluku," katanya.

Richard menjelaskan, pengelolaan aset belum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pihaknya berupaya menata aset secara profesional. Berbagai upaya terus dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis akrual.

"Kita berupaya untuk membenahi aset bukan semata-mata untuk meraih opini WTP, melainkant menata aset sesuai rekomendasi BPK Maluku," ujarnya.

Menata aset, lanjutnya, tidak mudah, karena aset di Kota Ambon pasca konflik banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dibutuhkan kerja keras untuk penelusuran.

"Hal ini membutuhkan kerja keras aparatur dalam menelusuri aset Pemerintah Kota Ambon. Konflik sosial telah mengakibatkan banyak aset yang rusak, hilang," kata Richard.

Data yang diterima sampai saat ini sebanyak OPD belum melaporkan jumlah kendaraan dinas.

"Saya berharap dalam waktu dekat seluruh OPD yang belum memasukkan perbaikan data jumlah kendaraan dinas segera direalisasikan, dan diikuti dengan pembenahan lainnya," ujarnya. (MP-6)

Sobat baru saja selesai membaca :