Pasangan FATWA Tetap Berpedoman Pada UU Pilkada - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Pasangan FATWA Tetap Berpedoman Pada UU Pilkada, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Pasangan FATWA Tetap Berpedoman Pada UU Pilkada
link : Pasangan FATWA Tetap Berpedoman Pada UU Pilkada

Pasangan FATWA Tetap Berpedoman Pada UU Pilkada

Ambon, Malukupost.com - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon - Agus Utualy (FATWA) menyatakan tetap berpedoman pada pasal 158 Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

"Pleno penetapan hasil rekapitulasi Pilkada MTB yang dilakukan KPU sudah selesai dan menetapkan Fatwa pada urutan teratas karena perolehan suara terbanyak," kata ketua tim pemenangan FATWA, George Leasa yang dihubungi dari Ambon, Selasa (14/3).

Dalam penetapan KPU tertanggal 24 Februari 2017, pasangan FATWA memperoleh selisih suara sebanyak 3,85 persen dari pasangan Dharma Oratmangun - Markus Falaknimela (DOA).

Sedangkan selisih suara antara FATWA dengan pasangan Petrus Paulus Werembinan-Jusuf Silety (POWER - JUSTICE) sebesar 15,8 persen.

Namun, pasangan DOA dan POWER - JUSTICE telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut George, pasal 158 dari UU Pilkada menyebutkan untuk menentukan pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang ditetapkan KPU sesuai hasil rekapan dari tingkat kecamatan.

"Dari situ akan dilihat ada perbedaan dua persen suara, maka tidak bisa dilakukan upaya pengajuan gugatan atau keberatan ke MK," katanya.

Hasil perolehan suara pasangan FATWA lebih dari dua persen berarti pasangan calon lain yang jumlah persentase suaranya berbeda tidak bisa melakukan upaya ke MK.

Tetapi faktanya kedua pasangan calon kepala daerah di Kabupaten MTB ini telah mengajukan keberatan atau gugatan ke MK.

"Kami yang jelas tetap menunggu sidang panel pendahuluan yang dilakukan MK untuk memeriksa legal standing dari pasangan calon yang mengajukan gugatan untuk menentukan apakah mereka berhak atau tidak," tandasnya.

Kalau menyangkut persoalan lain yang timbul, seperti adanya dugaan penggelembungan suara itu termasuk ranah hukum pidana dan harus dibuktikan oleh KPU bersama Panwas melalui proses rekapitulais suara.

"Kita menunggu saja panel pendahuluan di MK yang akan menentukan legal standing pasangan calon yang telah mengajukan keberatan," ujar George Leasa.

Sehingga jadwal tahapan Pleno KPU MTB untuk penetapan pasangan terpilih untuk diusulkan SK pelantikan menjadi tertunda atau bergeser waktu pelaksanaan yang mestinya dilakukan pada 8 sampai dengan 10 Maret 2017.

Penundaan ini disesuaikan dengan jadwal Sidang Panel MK untuk pemeriksaan pendahuluan gugatan pada 16 hingga 22 Maret 2017. (MP-4)

Sobat baru saja selesai membaca :