Myanmar tak terima diselidiki internasional - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Myanmar tak terima diselidiki internasional, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Ragam, Artikel Risalah, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Myanmar tak terima diselidiki internasional
link : Myanmar tak terima diselidiki internasional

Myanmar tak terima diselidiki internasional

Pengungsi Myanmar baru sampai di kamp Teknaf, Bangladesh (2/12/2016) (Arab News)

Badan HAM PBB pada Jum'at (24/3) sepakat mengirim misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki laporan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan oleh pasukan keamanan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi ini tanpa pemungutan suara.

Resolusi diajukan oleh Uni Eropa dan didukung negara lain termasuk AS. Mereka menyerukan "tanggung jawab penuh dari pelaku dan keadilan bagi para korban".

Berdasarkan hasil wawancara ratusan warga Rohingya di Bangladesh, pasukan keamanan Myanmar diyakini telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan dalam operasi militer sejak Oktober 2016.

Hal itu kemungkinan dilakukan sebagai upaya pembersihan etnis, menurut laporan PBB bulan lalu.

Namun, dubes Myanmar Htin Lynn menolak langkah itu. Menurutnya, komisi nasional Myanmar telah mewawancarai terduga korban dan akan mengeluarkan hasilnya Agustus mendatang.

"Tindakan seperti ini tidak dapat diterima oleh Myanmar karena tidak selaras dengan situasi di lapangan dan keadaan nasional. Biarkan Myanmar memilih yang terbaik dan tentu saja yang paling efektif untuk mengatasi tantangan di Myanmar. Kami akan melakukannya dengan sangat bijak dan jujur", kata Lynn.

China dan India juga "memisahkan" diri dari konsensus. Delegasi China mengatakan masalah ini "tidak dapat diselesaikan dalam semalam".

Aktivis menyambut "keputusan penting" ini dan menyeru pemerintah agar bekerja sama.

"Sangat disayangkan bahwa pemerintah Burma (Myanmar) telah memilih memisahkan diri dari resolusi ini", ujar John Samuel, Direktur Eksekutif FORUM-ASIA, dalam sebuah pernyataan.

"Sangat penting bagi pimpinan pemerintah dari 'Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar' (partai Suu Kyi) melihat mekanisme HAM internasional sebagai mitra. Resolusi ini adalah kesempatan besar bagi pemerintah bergerak ke arah yang benar", imbuh Samuel. (Arabnews)

Sobat baru saja selesai membaca :