Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua

Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua
link : Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua

Baca juga


Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua

Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua
Areal Pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua.
Jayapura -- Gubernur Papua, Lukas Enembe menekankan, kabar pengunduran diri Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, tak pengaruhi tuntutan pemerintah Papua.

"Saya baru dengar kabar ini dari media. Kalau memang beliau betul mundur, tentu tak pengaruhi tuntutan kami," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (19/2/2017).

Ia katakan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua tetap mengharapkan PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) di Papua.

Bahkan, dalam waktu dekat dirinya akan menjadwalkan untuk bertemu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, guna membahas hal tersebut, mengingat, perubahan kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus, di situ ada pasal yang memberi ruang untuk Pemprov Papua.

"Kondisi Freeport saat ini tidak membuat kami berubah sikap," ujarnya.

Menurutnya, sejak 2015, pemerintah provinsi Papua konsisten terhadap konsep dan pikiran yang sampai saat ini belum terjawab, yakni pembangunan smelter di Papua.

"PTFI miliki biaya besar tetapi kenapa mo bangun di Gresik, hingga kini di sana belum dibangun juga," kata Enembe.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2009, yang mana mengatur tentang pertambangan dan mineral serta batu bara memberikan ruang bagi daerah untuk terlibat dalam pembahasan kontrak.

Di samping itu, Gubernur Lukas Enembe juga tak lupa untuk mengingatkan tentang hasil putusan pengadilan pajak Jakarta, yang meminta PTFI membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp3,5 trilliun.

"Kita kemarin ditanya apakah kita yang menggugat, tetapi, saya tegaskan PTFI yang gugat kita di pengadilan pajak, karena temuan BPK ada piutang PAP. Dan kita berperkara hampir dua tahun, mereka gunakan banyak pengacara dalam dan luar negeri, tetapi pada 17 Januari lalu kita menang gugatan dan tidak ada keringanan lagi mereka harus bayar," tutupnya. (*)


Copyright ©Tabloid JUBIHubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com


Sobat baru saja selesai membaca :

Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua

Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.

Telah selesai dibaca: Pengunduran Diri Presdir Freeport tak Pengaruhi Tuntutan Pemprov Papua link yang gunakan: http://cepotpost.blogspot.com/2017/02/pengunduran-diri-presdir-freeport-tak.html

Subscribe to receive free email updates: