Kumolo: Saya bela Jokowi, bukan Ahok - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Kumolo: Saya bela Jokowi, bukan Ahok, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Islami, Artikel Kabar, Artikel Ragam, Artikel Risalah, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Kumolo: Saya bela Jokowi, bukan Ahok
link : Kumolo: Saya bela Jokowi, bukan Ahok

Kumolo: Saya bela Jokowi, bukan Ahok

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam raker dengan DPR (sumber foto: Detikcom)

Anggota DPR RI Komisi II Yandri Sofian menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pasang badan untuk Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Alasannya hingga saat ini, Mendagri tidak menonaktifkan Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.

Menanggapi pendapat Yandri, Tjahjo menegaskan tidak membela Ahok.

Politikus PDIP itu mengaku hanya menegakkan aturan untuk Presiden RI Joko Widodo, terkait dasar hukum masalah ini.

"Saya tidak bela si Ahok teman pak Yandri, saya bela Presiden", ujar Tjahjo di rapat komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (22/2), dikutip Tribunnews.

Dalam polemik kasus Ahok, banyak pakar hukum menilai jika terdakwa dituntut dakwaan 5 tahun maka harus diberhentikan sebagai Gubernur.

Namun, jika di bawah 5 tahun, Ahok bisa tetap jadi Gubernur.

Tjahjo mengatakan tidak ingin gegabah mengambil keputusan, mengingat Jaksa Penuntut Umum, belum mengeluarkan tuntutan kepada Ahok.

Tjahjo mengaku siap dipecat jika putusannya ini salah.

"Saya siap tanggung jawab, diberhentikan pun saya siap. Saya nggak ada urusan si Ahok", kata Tjahjo.

Sementara Yandri mempermasalahkan seseorang dengan status sebagai terdakwa masih memimpin ibukota.

"Saya sih nggak memperdebatkan 4 tahun atau 5 tahun, tapi terdakwanya itu lho Pak. Status terdakwa itu, apalagi di Ibu Kota, kira-kira bagaimana Pak?", ujar Yandri, seperti dikutip Detikcom.

Sebelumnya, isu pengaktifan kembali Ahok kembali menjadi bola panas, sejumlah partai mengajukan hak angket di DPR.

Mendagri telah meminta fatwa hukum dari MA, namun MA melemparnya ke proses PTUN yang diajukan masyarakat. (Detikcom/Tribunnews)

Sobat baru saja selesai membaca :