Pemkot Ambon Dipastikan Bakal Lunasi Hutang Pihak Ketiga - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Pemkot Ambon Dipastikan Bakal Lunasi Hutang Pihak Ketiga, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Pemkot Ambon Dipastikan Bakal Lunasi Hutang Pihak Ketiga
link : Pemkot Ambon Dipastikan Bakal Lunasi Hutang Pihak Ketiga

Pemkot Ambon Dipastikan Bakal Lunasi Hutang Pihak Ketiga

Ambon, Malukupost.com - Setelah sempat tertunda dan terancam tak dapat terlunasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akhirnya akan melunasi hutang pihak ketiga. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, James Maatita di Ambon, Selasa (24/1).

Menurut Maatita, hasil koordinasi Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Penyerasi Anggaran Daerah (TPAD) Kota Ambon yang dihadiri oleh Sekretaris Kota (Sekot) A. G. Latuheru menjelaskan pemerintah kota telah siap melakukan pembayaran atas hutang kepada pihak ketiga. Bahkan, pembayarannya telah dilakukan dan berakhir di Minggu ini.

"Hasil koordinasi bersama TPAD Kota Ambon yang dihadiri oleh Sekot Ambon menjelaskan bahwa Pemkot siap mengucurkan anggaran untuk melunasi hutang pihak ketiga tahun 2016," ujar Maatita.

Dijelaskan Maatita, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus sesegera mungkin memasukan dokumen permintaan kepada bagian anggaran pemerintah kota sehingga dana tersebut bisa dicairkan segera demi melunasi hutang pihak ketiga itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono dikonfirmasi terpisah mengatakan SKPD harus segera memasukkan dokumen pembayaran di tahun 2017.

"Perlu dibuat administrasi baru disertai perjanjian yang telah dibubuhi tanda tangan pimpinan SKPD terkait yang membuktikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 persen,"tandasnya.

Latupono menambahkan, konsekuensi yang harus diterima akibat adanya pembayaran guna pelunasan hutang pihak ketiga yakni sebagian program SKPD yang dianggap tidak terlalu penting akan dirasionalisasikan.

"Itu berarti ada konsekuensi rasionalisasi program yang telah termuat dalam APBD akibat pelunasan hutang pihak ketiga. Jadi kita akan kembali berapat guna melihat program secara keseluruhan untuk dirasionalisasikan. Jika ada yang dirasa bisa dipending maka kita akan memberikan tanda bintang," tegasnya. (MP-8)

Sobat baru saja selesai membaca :