BPOM Ambon Prioritas Pengawasan Di Kabupaten MBD - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: BPOM Ambon Prioritas Pengawasan Di Kabupaten MBD, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : BPOM Ambon Prioritas Pengawasan Di Kabupaten MBD
link : BPOM Ambon Prioritas Pengawasan Di Kabupaten MBD

BPOM Ambon Prioritas Pengawasan Di Kabupaten MBD

Ambon, Malukupost.com - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ambon pada 2017 memprioritaskan pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Dari 11 kabupaten dan kota di Maluku telah kami jangkau untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawasan, tetapi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum disentuh secara langsung sehingga tahun ini kami akan fokus kesana," kata Kepala BPOM Ambon, Sandra Linthin, Kamis (26/1).

Menurut dia, pihaknya telah membuat peta masalah setiap kabupaten dan kota di Maluku karena setiap daerah memiliki masalah berbeda sehingga harus dilakukan pengawasan secara rutin.

"Tahun 2016 kami baru melakukan pengawasan sebanyak dua kali ke MBD, tahun ini kami akan lebih fokus melakukan pengawasan karena kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, yakni Timor Leste dan Australia," ujarnya.

Sandra menjelaskan, hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, yang memiliki kasus kosmetik ilegal, pangan kadaluarsa dan penjualan obat tanpa izin edar terbanyak di Kota Ambon.

"Kasus terbanyak ada di kota Ambon mengingat jumlah sarana distribusi dan produksi terbanyak di kota Ambon, yakni sebanyak 40 persen sementara dari 60 persen tersebar di 10 kabupaten/kota lainnya," katanya.

Ia mengakui, pihaknya telah melakukan sampling atau pengujian produk yang telah beredar. Tujuan dilakukan sampling tidak lain adalah karena belum tentu seluruh produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi syarat.

"Setiap tahun sebanyak 2.250 sampel produk yang diawasi berupa pangan, obat, obat tradisional, food suplemen, psikotropika dan napza," kata Sandra.

Pengujian sampel pihaknya memiliki target khusus dari pusat yang disebut prioritas sampling, dibuat berdasarkan kajian obat adtau sampel mana yang bermasalah.

"Kami juga diberikan kelonggaran untuk melakukan sampling lokal, misalnya, produk yang hanya beredar lokal di Maluku yakni pangan lokal, kami diberikan keleluasaan tetapi kita juga akan tetap mengawal produk lokal," katanya.

Sandra menambahkan, tahun 2017 untuk kasus penyidikan diberikan target lima kasus ditangani, selama tahun 2016 kita sudah selesaikan sebanyak empat kasus, dan semua kasus ini lebih banyak di Kota Ambon.

"Di tahun 2016 sebanyak empat kasus kosmetik ilegal, pangan kadaluarsa dan penjualan obat tanpa izin edar sementara ditangani BPOM, karena telah masuk dalam tahapan penyelidikan." katanya. (MP-6)

Sobat baru saja selesai membaca :