Bawaslu Maluku Awasi Ketat Pilkada Di Malteng - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Bawaslu Maluku Awasi Ketat Pilkada Di Malteng, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Bawaslu Maluku Awasi Ketat Pilkada Di Malteng
link : Bawaslu Maluku Awasi Ketat Pilkada Di Malteng

Bawaslu Maluku Awasi Ketat Pilkada Di Malteng

Ambon, Malukupost.com - Salah satu daerah yang dianggap rawan terjadi pelanggaran dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung 15 Februari mendatang adalah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Apalagi Pilkada di bumi Pamahanunusa tersebut hanya diikuti pasangan calon perseorangan atau lawan kotak kosong.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Fadly Silawane mengungkapkan, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk gencar melakukan sosialisasi, mengingat Pilkada di Kabupaten Malteng berbeda dengan pemilihan di Kabupaten MTB, Kabupaten SBB, Kabupaten Buru dan Kota Ambon.

“Terbukti mereka sudah melakukan sosialisasi, dan kemarin telah dilakukan di Liang dan akan dilanjutkan ke daerah lainnya. Saya berharap semua sosialisasi dapat berjalan dengan baik,”ujarnya di Ambon, Kamis (26/1).

Ditanya tidak ada regulasi untuk saksi kotak kosong, menurutnya semua hal tersebut diserahkan kepada pengawas negara dalam hal penyelenggara pemerintahan adalah lembaga pengawas yang merupakan pintu masuk. Namun, semua itu terpulang dari masyarakat untuk dapat membantu dalam mengawasi, sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan tidak kecurangan.

“Kalau masyarakat menemukan kecurangan silahkan laporkan kepada kita untuk selanjutnya diproses,” ungkapnya.

Dijelaskan Fadly, sampai saat ini struktur Bawaslu sementara melakukan perekrutan pengawas TPS. Untuk nantinya diberikan penguatan kapasitas untuk bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi di setiap TPS.

“Kita juga telah memberikan catatan kepada kabupaten/kota untuk turut mengawal proses pengawas TPS. Jadi prinsipnya kami sudah siap,” tandasnya.

Fadly menambahkan, untuk sukses pemilihan bukan hanya penyelenggara dalam hal ini pengawas, namun seluruhnya apakah pemerintah daerah, TNI/Polri, partai politik, pasangan calon, dan masyarakat.

“Kalau tidak mau berujung Mahkamah Konstitusi maka semua harus taat,” cetusnya.(MP-7)

Sobat baru saja selesai membaca :