Judul : Dinggap Intervensi Sidang, Delegasi Indonesia Diprotes Delegasi MSG
link : Dinggap Intervensi Sidang, Delegasi Indonesia Diprotes Delegasi MSG
Dinggap Intervensi Sidang, Delegasi Indonesia Diprotes Delegasi MSG
| Suasana sidang para pejabat senior MSG dalam penyusunan kriteria keanggotaan MSG. |
Tak hanya ULMWP yang mengajukan protes, delegasi negara-negara MSG lainnya, seperti Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Fiji pun melayangkan protes pada sikap delegasi Indonesia yang mendiktekan kalimat tertentu pada notulen sidang. Karena insiden ini, delegasi Indonesia bersama delegasi ULMWP diminta keluar ruang pertemuan selama beberapa menit sementara delegasi lainnya melanjutkan perumusan kriteria keanggotaan.
Octovianus Mote, Sekjen ULMWP kepada Jubi mengatakan ia memang mengajukan protes kepada pemimpin sidang atas sikap delegasi Indonesia. Menurutnya, MSG adalah rumah Melanesia, bukan rumah Asia. Sehingga setiap pihak yang ada dalam rumah MSG wajib menghargai tata cara Melanesia.
"Kita harus menghargai tata cara Melanesia. Tidak sepantasnya, anggota associated dan observer mengintervensi sidang seperti ini," kata Mote, Kamis (22/12/2016).
Menurut Mote, forum SOM ini sudah melangkah jauh sehingga tidak perlu didikte oleh Indonesia maupun ULMWP.
"Forum ini adalah forum untuk bernegosiasi dan MSG sudah melangkah jauh untuk menegosiasikan isu Papua dan Indonesia sehingga baik ULMWP maupun MSG tak perlu mendikte MSG," kata Mote.
Sidang akhirnya memutuskan baik Indonesia maupun ULMWP diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan tertulis berkaitan dengan rekomendasi keanggotaan MSG dan membatalkan kalimat yang didiktekan oleh delegasi Indonesia dalam notulensi sidang.
Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya, Ketua Delegasi RI pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, kali ini mengatakan Indonesia mendorong Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional.
“Dengan demikian maka upaya United Liberation Movement for West Papua untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, kata Desra.
Kehadiran Indonesia, menurutnya, mewakili 11 juta penduduk Indonesia berlatar belakang budaya Melanesia, yang tersebar di lima propinsi Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang.
Namun pernyataan Desra ini tampaknya berlebihan. Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai saat pertemuan dengan delegasi ULMWP usai sidang menegaskan posisi Vanuatu tidak berubah. Sebagai anggota penuh MSG, Vanuatu bersama Kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Kanak (FLNKS) mendukung penuh keinginan ULMWP menjadi anggota MSG. Fiji dan Papua Nugini dua negara anggota MSG lainnya ada di posisi berseberangan.
"Posisis Vanuatu tetap dan tidak akan berubah pada ULMWP dan bangsa Papua Barat," kata Salwai.
Dirjen MSG, Amela Yauvoli mengatakan penyusunan kriteria keanggotaan MSG ini bukan agenda baru. Sudah menjadi agenda sejak awal tahun 2016.
"Saat ini beberapa negara tetangga Melanesia ingin menjadi anggota MSG, bukan hanya ULMWP. Karenanya, kriteria keanggotaan MSG harus diperjelas," kata Yauvoli.
Keputusan tentang keanggotaan baru MSG akan diputuskan dalam pertemuan para pemimpin negara MSG pada bulan Januari tahun depan. (*)
“Dengan demikian maka upaya United Liberation Movement for West Papua untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, kata Desra.
Kehadiran Indonesia, menurutnya, mewakili 11 juta penduduk Indonesia berlatar belakang budaya Melanesia, yang tersebar di lima propinsi Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang.
Namun pernyataan Desra ini tampaknya berlebihan. Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai saat pertemuan dengan delegasi ULMWP usai sidang menegaskan posisi Vanuatu tidak berubah. Sebagai anggota penuh MSG, Vanuatu bersama Kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Kanak (FLNKS) mendukung penuh keinginan ULMWP menjadi anggota MSG. Fiji dan Papua Nugini dua negara anggota MSG lainnya ada di posisi berseberangan.
"Posisis Vanuatu tetap dan tidak akan berubah pada ULMWP dan bangsa Papua Barat," kata Salwai.
Dirjen MSG, Amela Yauvoli mengatakan penyusunan kriteria keanggotaan MSG ini bukan agenda baru. Sudah menjadi agenda sejak awal tahun 2016.
"Saat ini beberapa negara tetangga Melanesia ingin menjadi anggota MSG, bukan hanya ULMWP. Karenanya, kriteria keanggotaan MSG harus diperjelas," kata Yauvoli.
Keputusan tentang keanggotaan baru MSG akan diputuskan dalam pertemuan para pemimpin negara MSG pada bulan Januari tahun depan. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI | Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Sobat baru saja selesai membaca :
Dinggap Intervensi Sidang, Delegasi Indonesia Diprotes Delegasi MSG
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Dinggap Intervensi Sidang, Delegasi Indonesia Diprotes Delegasi MSG dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: Dinggap Intervensi Sidang, Delegasi Indonesia Diprotes Delegasi MSG link yang gunakan: http://cepotpost.blogspot.com/2016/12/dinggap-intervensi-sidang-delegasi.html