GSBI : Maklumat Kapolda Metro Jaya adalah Intimidasi, Teror dan Ancaman Bagi Demokrasi - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: GSBI : Maklumat Kapolda Metro Jaya adalah Intimidasi, Teror dan Ancaman Bagi Demokrasi, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Buruh, Artikel Industri, Artikel Kabar, Artikel Techno, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : GSBI : Maklumat Kapolda Metro Jaya adalah Intimidasi, Teror dan Ancaman Bagi Demokrasi
link : GSBI : Maklumat Kapolda Metro Jaya adalah Intimidasi, Teror dan Ancaman Bagi Demokrasi

GSBI : Maklumat Kapolda Metro Jaya adalah Intimidasi, Teror dan Ancaman Bagi Demokrasi

GSBI : Maklumat Kapolda Metro Jaya adalah Intimidasi, Teror dan Ancaman Bagi Demokrasi.

INFO GSBI-Jakarta. Setelah Kapolri mengeluarkan larangan aksi pada tanggal 2 Desember 2016, Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum tertanggal 21 November 2016.

Maklumat Kapolda Metro Jaya ini bahkan di cetak ribuan eksemplar dan di sebar melalui pesawat udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini dilakukan sebagai respon atas aksi tanggal 4 November 2016 dan antisipasi demonstrasi yang akan diadakan pada tanggal 2 Desember 2016 oleh berbagai organisasi masyarakat.

Selain mengeluarkan larangan, maklumat, dan menebar teror bau “makar” pada gerakan massa pada 4 November dan 2 Desember 2016, ancaman penjaran semur hiudp, hukuman mati dllnya dengan tujuan agar rakyat luas takut dan tidak terlibat dalam seluruh aksi massa demokratis. Pemerintah pusat juga (Jokowi) sibuk konsolidasi dengan cara menghimpun kelompok-kelompok agama, tokoh politik dan partai politik termasuk juga dengan para tokoh TNI dan mendatangi seluruh kesatuan TNI (Kopasus dllnya).

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berpendapat, ini tidak hanya kemunduran dalam era reformasi, melainkan juga ancaman terhadap demokrasi, ini teror dan intimidasi terhadap rakyat. Maklumat ini akan banyak menghasilkan tindakan represif, kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap rakyat. Maklumat seperti ini adalah ciri dari kekuasaan fasis.

Maklumat Kapolda Metro Jaya selain ancaman terhadap demonstrasi tanggal 2 Desember 2016 juga merupakan ancaman terhadap gerakan rakyat demokratis lainnya di Indonesia yang menyuarakan ketidakadilan dan menuntut pertanggung jawaban pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta atas praktek penistaan terhadap rakyat seperti: Penerapan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menjadikan upah buruh tetap murah (mempertahankan politik dan perampasan upah) dimana tahun ini oleh pemerintah pusat upah buruh dipatok hanya naik 8,25 persen, kekerasan dan kriminalisasi serta terhadap kaum petani yang tanahnya dirampas oleh mega proyek infrastruk (jalan, bandara dllnya) perrtambangan dan perkebunan besar, kaum miskin kota yang digusur rumahnya, nelayan yang jadi korban reklamasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat, kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi sementara tingkat pendapatan rakyat semakin turun, dan masih banyak lagi.

Lebih lanjut GSBI menilai bahwa membenturkan demonstrasi besar dengan terganggunya kepentingan umum dan aktivitas masyarakat adalah cara dan ciri lama kekuasaan fasis Soeharto menghadapi gerakan massa demokratis. Sikap pemerintah Jokowi yang demikian sesungguhnya bentuk adu domba antar rakyat dan tidak perduli dengan substansi masalah utama yang menjadi aspirasi dan tuntutan rakyat.

GSBI mengecam Maklumat yang disebarkan oleh Kapolda Metro Jaya melalui surat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan menuntut Kapolda Metro Jaya untuk segera menarik Maklumat tersebut. (Red-2016)#.

Sobat baru saja selesai membaca :