Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Menilai Jakarta tak Ingin Dialog Damai dengan Papua - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Menilai Jakarta tak Ingin Dialog Damai dengan Papua, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Menilai Jakarta tak Ingin Dialog Damai dengan Papua
link : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Menilai Jakarta tak Ingin Dialog Damai dengan Papua

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Menilai Jakarta tak Ingin Dialog Damai dengan Papua

Konferensi pers yang digelar oleh PGI bertajuk Solusi Papua Tanah Damai dihadiri oleh para narasumber terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Foto: Dedy Istanto)

Jakarta, Tabloid-WANI -- Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henri Lokra, menilai pemerintah Indonesia tidak memiliki keinginan menyelesaikan permasalahan di Papua dengan jalan damai dan dialog damai.

"Jalan Damai, Dialog Damai yang diusulkan oleh LIPI dan lembaga advokasi masalah Papua atau pelanggaran HAM di Papua sampai hari ini tidak dilaksanakan pemerintah Indonesia. Hal terlihat pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalaan dengan dialog damai ," kata dia di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10).

Baca ini: Gereja Kritik Perayaan Besar-besaran 17 Agustus di Papua

Menurut dia, pelanggaran HAM telah terjadi di Papua. Pertama, tahun 1977 dengan membumi hanguskan puluhan desa di Wamena, dengan melakukan pembunuhan dan pengeboman. Kedua, ada sepuluh ribu masyarakat Papua mengungsi di PNG menyusul pembunuhan Antropolog Universitas Cendrawasih padatahun 1984. Ketiga, kasus pembunuhan Paniai yang juga belum selesai di era Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah Joko Widodo harus melakukan dialog damai dalam menyelesaikan permasalahan damai di Papua karena sudah ada roadmap yang disusun LIPI," kata dia.

Dia mengatakan PGI memandang HAM merupakan masalah universal. Karena itu, kata dia, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap perhatian negara lain termasuk tujuh negara terhadap masalah keamanan di Papua.

"Kerja-kerja advokasi yang kami lakukan di Papua bertujuan membangun trust tetapi kalau setiap hari orang melihat ada pembunuhan, orang berkumpul mendapat penjagaan ketat dengan polisi dan tentara bersenjata lengkap, hal itulah membuat masyarakat Papua tidak percaya kepada Indonesia." kata dia.

Sobat baru saja selesai membaca :