Kenapa Jokowi tak Buka Suara Soal Pelanggaran HAM Papua? - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: Kenapa Jokowi tak Buka Suara Soal Pelanggaran HAM Papua?, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Indonesia Timur, Artikel Irian Jaya, Artikel Kabar, Artikel Papua, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : Kenapa Jokowi tak Buka Suara Soal Pelanggaran HAM Papua?
link : Kenapa Jokowi tak Buka Suara Soal Pelanggaran HAM Papua?

Kenapa Jokowi tak Buka Suara Soal Pelanggaran HAM Papua?

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe saat peresmian bandara Dekai, Yahukimo.

Jayapura, Jubi - Sampai hari ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait HAM di Papua. Padahal HAM di Papua adalah salah satu faktor utama terjadinya ketidakharmonisan Papua dan Jakarta.

Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, seperti dilansir CNN Indonesia Kamis lalu (20/10), salah satu penghambat pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah resistensi kekuatan politik tertentu.

"Hampir semua kasus HAM itu ada resistensi untuk diungkap. Ada kekuatan politik yang belum siap bicara kebenaran," kata Sidarto.

Baca: Jokowi Diminta Kerja Sama dengan PBB Atasi Isu HAM Papua

Resistensi ini berpeluang semakin membesar jika Presiden tidak menunjukkan kepemimpinan untuk mengatasinya. Setidaknya hal itu disoroti Komisioner KOMNHAS HAM, Natalius Pigai, yang menyesalkan absennya suara Jokowi, khususnya terkait persoalan HAM di Papua.

“Salah satu kelemahan terbesar (Jokowi) sampai hari ini dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait HAM di Papua. Kenapa dia bungkam? Padahal HAM di Papua adalah salah satu faktor utama terjadinya ketidakharmonisan Papua dan Jakarta,” ujarnya kepada Jubi akhir minggu lalu.

Menurut Pigai justru kehadiran Wiranto membuat respon Presiden makin lemah. Padahal, lanjutnya, Presiden punya kewajiban untuk memastikan tidak terjadi lagi masalah HAM di Papua. “Jangan anak-anak buah seperti Menkopolhukam dan pejabat-pejabatnya bergerak liar di bawah, seakan-akan bisa mengatasi masalah,” ujar Pigai.

Lihat ini: Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua

Pigai juga menyesalkan kecenderungan Presiden yang menghindar ketika ditanya persoalan HAM Papua. “Presiden menghindar menjawab terkait persoalan HAM Papua, itu bagaimana?” kata dia.

Sementara itu koordinator KONTRAS, Haris Azhar, kepada CNN Indonesia Kamis (20/10) lalu, mengatakan setidaknya ada 4 nama yang menujukkan Joko Widodo tidak sedang memperkuat agenda penegakan hukum di bidang HAM.

“Menkopolkam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Jenderal Hartomo, diganti lebih dulu. Kalau aktornya tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ini tidak akan menjawab masalah dan tidak bisa melakukan penegakan hukum sebagaimana seharusnya," kata Haris.(*)

Baca juga:

Sobat baru saja selesai membaca :