Judul : Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua
link : Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua
Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua
| Demo kelompok Cipayung di DPR Papua dua tahun kepemimpinan Jokowi JK- Jubi/Arjuna Pademme |
Jayapura, Jubi – Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua untuk kelima kalinya dianggap hanya aksi simbolik untuk tingkatkan citra. Tetapi simbolisasi itu tidak akan bisa membungkus fakta keburukan pembangunan yang terjadi selama ini di Tanah Papua.
Berbeda dengan apresiasi sejumlah tokoh terkait kunjungan Jokowi yang cukup sering ke Provinsi Papua dan Papua Barat, Natalis Pigai, Komisioner KOMNAS HAM asal Paniai mengaku sama sekali tidak terkesan.
“Itu simbol saja. Main di tingkat citra untuk mendapatkan popularitas. Isinya kosong, kulitnya saja yang dikemas bagus. Yang pasti kehadirannya tidak bisa membungkus fakta keburukan yang terjadi di Papua. Kebudayaan presiden itu budayanya orang yang biasa bermain di tingkat simbolik, tidak substansial,” tegas Pigai yang ditemui Jubi di Jayapura, Kamis (20/10/2016).
Menurut Pigai, ada tiga hal mendasar yang bisa digunakan untuk bisa menilai substansi kunjungan Jokowi yang sedang gencar-gencarnya mempromosikan pembangunan di Papua.
“Mari kita cek pertama-tama aspek pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur, kedua penguatan sosial ekonomi masyarakat asli Papua, dan ketiga persoalan penegakan HAM,” ungkap Pigai.
Menurut catatan satu-satunya Komisioner KOMNAS HAM asal Papua ini, kunjungan Jokowi kelima kalinya ini terkesan tidak tersistem dan tidak terkontrol karena dia tidak punya grand design serta time frame (kerangka waktu) untuk mengatasi 3 aspek persoalan mendasar Papua tersebut.
“Tiap tahun cek saja peningkatan dari 3 aspek tersebut berdasarkan fakta-fakta, ada peningkatan kah tidak?” ujarnya.
Pigai mengungkapkan dalam hal sarana, prasarana dan infrastruktur, seperti pembangunan 2000 KM jalan raya baru, Bandar-bandar udara, termasuk pelabuhan, tidak satupun yang merupakan program dari pemerintahannya.
“Semua program itu adalah kelanjutan dari program rancang bangun yang dilakukan SBY sejak 2007 melalui pembangunan infrastruktur Papua dengan anggaran 9 Triliun, termasuk ruas jalan 2000KM yang diantaranya tersebar dari Sorong-Manokwari, Sorong – Ayamaru, Nabire-Intan Jaya-Mulia, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Paniai,” ungkapnya.
Terkait pembangunan Bandar Udara pun, menurut Pigai, tidak ada yang baru. Sebanyak 300 bandara perintis sudah lebih dulu ada, dengan kondisi yang memprihatinkan.
“Bandara perintis itu sudah tersedia, tapi belum ada yang mengalami perubahan peningkatan, landas pacu masih tanah, semen aspal ala kadarnya, anggarannya APBD, dan itu program normal Dinas Perhubungan masing-masing Kab/Kota,” ujar dia.
Bandara utama, lanjutnya itu hanya Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, dan Nabire.
“Tapi lihat kondisinya, (bandara) Dominggus Osok dan bandara Manokwari juga sama. Kalau dibandingkan dengan propinsi lain, misalnya di daerah Sumba Barat Daya, itu lebih bagus ketimbang yang di Manokwari,” tegasnya.
Sosial ekonomi masyarakat asli
Pigai melanjutkan pada aspek kedua terkait pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat asli Papua. Baginya yang paling mengemuka adalah pemberdayaan Mama Mama pedagang pasar Papua. Dia mencontohkan sulitnya pembangunan Pasar Mama Mama Papua di Jayapura karena jadi ajang perebutan di Jakarta.
“Pasar Mama Mama yang dari dulu dia (Jokowi) jadikan alat kampanye baru saja dibangun tahap awal. Selama ini kan pasar Mama Mama jadi ajang perebutan, Jakarta mengklaim ingin bangun sementara APBD propinsi sudah 3 tahun dikembalikan terus karena Jakarta ingin bagun. Padahal yang membangun di Jakarta itu lembaga tidak jelas yang namanya Pokja Papua yang tidak berhak menggunakan anggaran pemerintah,” tegas Pigai.
| Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigay - Jubi/Zely Ariane |
Alat ukur berikutnya terkait pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat asli, bagi Pigai adalah sejauh mana kebijakan itu mengandung penanganan khusus dan manfaat kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Program itu untuk mendorong OAP jadi wiraswasta atau tidak? Minimal di usaha kecil menengah sebagai segmen kecil,” katanya.
Pigai menyoroti penetrasi ekonomi (dari orang non-Papua) di segmen kecil menengah bawah ekonomi Papua yang justru lebih berbahaya karena sudah menyingkirkan orang Papua.
“Orang Papua tidak sebagai pemilik modal, bukan pemilik usaha, bukan penguasa ekonomi, kalau di lapisan bawah saja tidak bisa berkembang dan tidak dikuasai orang Papua maka OAP akan selalu jadi konsumen di atas tanahnya sendiri,” sesal Pigai sambil mencontohkan tidak ada satupun konter dagang orang Papua di Bandara-bandara, apalagi pertokoan.
Terkait pelibatan OAP dalam proyek infrastruktur, Pigai menyoroti siapa yang bekerja untuk pembangunan itu.
“Coba cek, 9 infrastruktur pembangunan di Papua itu yang jalankan siapa? Dilakukan oleh orang Papua atau bukan, katakanlah ruas jalan 2000 km itu, adakah tidak orang Papua kerja?” kata dia.
Bagi Pigai dalam hal penguatan sosial ekonomi, pemberdayaan orang asli dan pengusaha lokal itu ukuran paling penting, “harusnya bahu membahu dengan Pemprov untuk membantu orang Papua jadi tuan di tanahnya sendiri,” kata dia lagi.
Pigai menolak berkomentar apakah ada kaitan kunjungan Jokowi dengan sorotan internasional saat ini, namun baginya kunjungan itu secara substansi tidak mengesankan, karena tidak didorong fakta-fakta di lapangan yang menunjang.
“Maka jika itu adalah pesan-pesan (untuk internasional) maka hanya akan memalukan diri sendiri,” ujarnya.
Dikesempatan terpisah, dilansir CNN Indonesia Kamis (20/10/2016), Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elisabeth mengaku, kebijakan Jokowi terhadap Papua awalnya komprehensif. Menurut dia selain hadir secara fisik, Jokowi juga menerapkan kebijakan ekstrem yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu pembebasan tahanan politik Papua. Akan tetapi, menurut Adriana, Jokowi akhirnya lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Dan ia menyebut pilihan itu tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.
"Kalau infrastruktur dikejar, tidak ada jaminan bahwa permasalahan politik,hukum, dan keamanan akan membaik dan selesai," tuturnya.
Sementara menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan terus menggenjot pembangunan di wilayah timur Indonesia. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Jokowi terbilang baik. Hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan.
"Ekonomi meningkat, bagus yah. Bahkan kita diapreasiasi oleh US Asean Economic Consult. Mereka bilang pertumbuhan ekonomi era Pak Jokowi ini lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Luhut kepada CNN Indonesia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (19/10).(*)
Posted by: Zely Ariane
Copyright ©Tabloid JUBI
Sobat baru saja selesai membaca :
Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua
Cepot rasa sudah cukup pembahasan tentang Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua dikesempatan ini, moga saja dapat menambah informasi serta wawasan Sobat semuanya. Wookey, kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya?.
Telah selesai dibaca: Dua Tahun Jokowi : “Payung” Pencitraannya tak Bisa Menghadapi “Hujan” Fakta di Papua link yang gunakan: http://cepotpost.blogspot.com/2016/10/dua-tahun-jokowi-payung-pencitraannya.html