LVRI Minta Pemerintah Serius Perhatikan Pembangunan Maluku - Hai Apa kabar Sobat pembaca CEPOT POST?, Cepot harap kabar Sobat baik-baik saja dan tak kurang suatu apa ya.. hehehe.. di kesempatan yang baik ini kita akan mengupas post dengan judul: LVRI Minta Pemerintah Serius Perhatikan Pembangunan Maluku, dan sepertinya post kali ini layak dimasukan dalam kategori Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Maluku, Artikel Post, Artikel Update, Nah biar gak kelamaan, yuk langsung kita simak saja.

Judul : LVRI Minta Pemerintah Serius Perhatikan Pembangunan Maluku
link : LVRI Minta Pemerintah Serius Perhatikan Pembangunan Maluku

LVRI Minta Pemerintah Serius Perhatikan Pembangunan Maluku

DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Maluku meminta pemerintah pusat untuk lebih serius memperhatikan dan mendorong pembangunan di provinsi itu.

Ambon, Malukupost.com : DPD Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Maluku meminta pemerintah pusat untuk lebih serius memperhatikan dan mendorong pembangunan di provinsi itu.

"Kami mencermati pembangunan di Maluku dan terkesan pemerintah pusat belum sungguh-sungguh mendorong kemajuan Maluku sebagai provinsi kemerdekaan," kata Wakil Ketua I DPD LVRI Maluku, Linus Legotena, usai bersilaturahmi dengan Pemprov Maluku terkait HUT ke-71 Kemerdekaan RI, di Ambon, Rabu (17/8).

Dia merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan Maluku sebagai salah satu provinsi termiskin di Tanah Air.

Padahal, Maluku yang 92,4 persen wilayahnya merupakan laut memiliki potensi lestari ikan sebanyak 1,6 juta ton/tahun, di samping udang, teripang, lola dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis.

Begitu pula dengan potensi Migas di sejumlah perairan wilayah Tenggara Maluku, termasuk Blok Masela.

"Kami heran, kok sampai saat ini pemerintah pusat belum mengakui Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN)," ujarnya.

Karena itu, Linus, pensiunan Peltu TNI- AD berusia 73 tahun, meminta keseriusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal tersebut.

"Sekiranya alasan masih menunggu Keputusan Presiden sebagai payung hukum Maluku menjadi LIN, maka itu tanggung jawab Menteri Susi sebagai anggota kabinet," tandas Linus.

Dia juga menyoroti tersendatnya perjuangan pembentukan provinsi kepulauan, tunjangan kemahalan, dan sejumlah regulasi lain yang menghambat peluang investasi di Maluku.

"Hasil dari realisasi Maluku menjadi LIN maupun Provinsi Kepulauan pastinya berkontribusi bagi pembangunan Indonesia secara umum, sehingga harus ada kesungguhan dari pemerintah pusat," katanya.

Sobat baru saja selesai membaca :